banner 400x130

Pematank Sebut Besarnya Tukin Sekda Tanggamus Tak Sesuai Dengan Hasil Kinerja

banner 120x600

BANDAR LAMPUNG (KANDIDAT) – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pergerakan Masyarakat Analisi Kebijakan (PEMATANK) angkat bicara terkait saweran sekretaris daerah (sekda) pemerintah kabupaten (Pemkab) Tanggamus.

Suadi Romli Ketua DPP Pematank mengatakan, meskipun hal tersebut diakui hanya hiburan semata, namun dinilai sebagai sikap yang dapat melukai perasaan masyarakat kabupaten Tanggamus.

” Kenapa kami katakan demikian, karena saat ini pemkab Tanggamus sedang Defisit, Kasda kosong, banyak kegiatan tidak bisa dibayarkan, bahkan lebih parah ada dinas yang internetnya saja sampai diputus, padahal berapa sih besarnya, sampai mereka tidak mampu bayar. Seharusnya tidak perlu ada kegiatan sawer-menyawer, ” katanya. Sabtu (26/8).

Meskipun demikian, menurut Romli wajar saja sekda bisa nyawer-nyawer karena nilai tunjangan kinerja sekda yang angkanya sangat besar. Namun dinilai tak mampu mengelola pemerintahan.

” Tukin sekda itu kan sampai Rp. 75.000.000 perbulan ya, jadi wajar saja sih dia bisa nyawer-nyawer sebetulnya. Namun yang jadi persoalan dengan besaran tukin yang diterima, tidak sesuai dengan hasil kinerja yang dihasilkan selama dia menjabat, ” Tambahnya.

Dilanjutkan Romli bahwa, bukti tidak mampunya sekda dalam menjalankan pemerintahan dengan terjadinya Defisit di kabupaten Tanggamus. Serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) terburuk urut 15 dari 15 kabupaten kota, Se-provinsi Lampung .

” Pengelolaan keuangan daerah yang carut marut, dibuktikan dengab banyaknya kegiatan kegiatan yang tidak bisa di bayarkan karena kas daerah kosong alias defisit, ” Tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan Penggiat anti korupsi ini bahwa, hal yang paling menonjol menunjukkan kegagalan dalam pengelolaan pemerintahan oleh Bupati dan Sekda yakni dengan tidak diraihnya WTP oleh kabupaten Tanggamus.

” Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di tahun sebelumnya WTP (wajar Tanpa pengecualian) sekarang ini turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tuntu hal tersebut menjadi salah satu rapor merah kepemimpinan Bupati, Wakil Bupati dan juga Sekda, ” Katanya Romli lagi.

Pihaknya mengajak seluruh masyarakat kabupaten Tanggamus untuk terus mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah kabupaten Tanggamus, agar kabupaten Tanggamus bangkit kembali.

” Kita sama-sama kawal dan mendengarkan, jangan biarkan mereka terus tidur nyenyak dengan kinerja yang buruk,” Tandasnya. (RED)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *