BANDAR LAMPUNG (KANDIDAT) – ratusan massa melakukan aksi demo atau unjuk rasa di Bundaran Tugu Adipura Kota Bandarlampung, Sabtu (02/03/2024).
Dengan membawa spanduk dan bendera DPP Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (Pematank), massa yang melakukan aksi demo meminta KPU, memberikan perhatian kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berhasil menjalankan tugas dalam proses Pemilu serentak pada 14 Februari 2024 lalu.
Koordinator Lapangan (Korlap) Suadi Romli menyampaikan, bahwa Pemilu serentak 2024 di Provinsi Lampung melibatkan 180.775 anggota KPPS, 7963 orang PPS, 1145 orang PPK, dan 51.650 petugas Linmas serta unsur pengaman lainnya, dengan jumlah DPT sebanyak 6.539.128 orang.
“KPU harus berikan perhatian serius kepada KPPS, karena kami prihatin dan kecewa. Saat ini, ada kesan yang menyudutkan KPPS dengan berbagai isu, dan tuduhan terkait carut-marutnya proses penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS,” ujar Romli sapaan akrab Ketua Umum (Ketum) DPP Pematank saat menyampaikan orasinya, Sabtu (02/03/2024).
Ia mengatakan, berdasarkan data sejak Pemilu 2019 lalu, di Provinsi Lampung petugas yang korban mencapai lima orang, yakni KPPS (4 orang), Limas (1 orang). Sedangkan, di Pemilu 2024 tercatat 18 orang yang menjadi korban yakni, KPPS (11 orang), PPS (3 orang), PPK (2 orang, dan Linmas (2 orang).
“Petugas yang menjadi korban, karena beban dan kelelahan yang berlebih saat mengawal proses Pemilu,” ujarnya.
Aksi demo di kantor KPU Lampung.
Romli mengatakan, aksi demo yang dilakukan Pematank adalah bentuk solidaritas, dan dukungan moral kepada KPPS Pemilu.
“Kami menuntut KPU, untuk berikan perhatian kepada keluarga anggota KPPS yang meninggal dunia, saat bertugas mengawal Pemilu,” tukasnya.
Kemudian, lanjutnya, Pematank meminta KPU tidak ikut-ikutan menyalahkan kinerja petugas KPPS. Karena, tahap krusial Pemilu adalah proses pemilihan dan penghitungan suara.
Romli juga mengimbau semua pihak khususnya, elit partai politik (Parpol),
tim pemenangan, relawan maupun simpatisan Capres-Cawapres untuk menjaga ketertiban, dan keamanan pasca telah selesainya proses pencoblosan Pemilu serentak pada 14 Februari lalu.
“Kita tunggu, dan percayakan putusan hasil Pemilu oleh KPU. Masyarakat, jangan sampai terpancing dengan berita yang tidak benar, hoax maupun ujaran kebencian,” tandasnya. (Red)
