banner 400x130

Sekda Saipul Lakukan Evaluasi Pemantauan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Di Beberapa OPD

banner 120x600

Way Kanan (KANDIDAT) – Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan Saipul, S.Sos, M.IP melaksanakan Evaluasi Pemantauan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Di Beberapa OPD bersama Tim Inspektorat Daerah Kabupaten, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Organisasi Setdakab Rabu (12-07-2023).

Sekda Saipul menyampaikan kepada seluruh OPD untuk lebih memaksimal pelayanan publik yang ada kepada masyarakat, sebagai wujud nyata dari salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten. Dirinya juga menyampaikan bahwa evaluasi tersebut sebagai pengulas dari evaluasi yang sebelumnya

Saipul kembali  menjelaskan dari apa yang telah dilakukan oleh Ombudsman sebelumnya serta atas apa yang menjadi catatan untuk dilakukan pembenahan sebelum dilakukan penilaian. Saya tegaskan kepada para Kepala OPD dan seluruh jajaran untuk benar-benar memahami apa yang terdapat pada pelayanan publiknya, agar pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam dimensi terdapat Input yang terdiri dari 2 (dua) variable (Kompetensi Penyelenggaraan sebanyak 6 indikator dan Sarana Prasarana sebanyak 9 indikator) untuk mengetahui standar kualifikasi dan kinerja pemberi layanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik serta melihat pemenuhan sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang pelayanan publik yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009. Pada Dimensi Proses terdiri dari 1 (satu) variable (Penilaian Kepatuhan/ Standar Pelayanan dengan jumlah 11 indikator), dimana untuk mengukur pemenuhan komponen dari produk layanan yang diselenggarakan sehingga memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Dimensi Output terdiri dari 2 (dua) variable (Penilaian Persepsi Maladministrasi sebanyak 5 indikator) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana untuk mengetahui persepsi dari pengguna layanan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di unit penyelenggara layanan. Serta Dimensi Pengaduan terdiri dari 1 (satu) variable (Pengelolaan Pengaduan sebanyak 6 indikator), untuk mengetahui mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan dalam menyelesaikan persoalan.

Dalam Dimensi Output (Penilaian Persepsi Mal-adminsitrasi 5 indikator) terdiri dari Penundaan berlarut, Permintaan imbalan, Penyimpangan prosedur, Tidak kompeten dan Tidak patut, ditambah indikator pada dimensi output yaitu Capaian Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Daerah (Koordinasi dengan Kemendagri). Sementara pada Dimensi Pengaduan terdiri dari Penyelenggaraan pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan, Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan, Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola, Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, Jangka waktu penyelesaian pengaduan serta Pelaksanaan penyelesaian pengaduan.

Terkait dengan Narahubung, dipersiapkan untuk memastikan kehadiran penyelenggara layanan untuk diwawancarai (Kadis/Sekdis/Kabid Penyelenggara Layanan, Kepala/Koordinator Pengaduan. Staf Pengaduan). Selanjutnya, untuk memahami produk layanan yang diselennggarakan oleh OPD, memastikan kelengkapan data pengguna layanan di OPD, serta untuk mengkoordinasikan peniapan data dokumen yang menjadi dasar penilaian.

Sementara untuk ketersediaan dokumen penilaian, terdapat beberapa Prinsip/Indikator dengan dasar dokumen penilaian yang harus disediakan, yaitu Dasar tugas dan kewenangan jabatan berdasarkan Perda/ Pergub/ Perbup/ Surat Keputusan/ Peraturan Kepala Unit Kerja terkait uraian tugas dan kewenangan di OPD. Pengawasan Inspektorat/atasan langsung berdasarkan Laporan/Berita Acara/Notulensi pertemuan Pengawasan oleh Inspektorat/atasan langsung. Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Alanisis Beban Kerja (ABK) berdasarkan Rekapitulasi data kepegawaian (jumlah petugas) dan Rekapitulasi Hasil Analisis Beban Kerja (ABK). Ketersediaan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan berdasarkan SK tentang kompensasi terhadap standar pelayanan. Ketersediaan instrument evaluasi kinerja pelaksana berdasarkan Data Kepegawaian, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat, Laporan Kinerja Bulanan (4 sampel dokumen), SKP Tahunan (4 sampel dokumen), Laporan Evaluasi Pengaduan serta Laporan Penilaian Eksternal. (Romy)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *