HARIANKANDIDAT.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara beruntun, Pemprov Lampung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemprov Lampung dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip-prinsip good governance di tengah tantangan efisiensi anggaran dan kebijakan fiskal ketat dalam beberapa tahun terakhir.
Gubernur Lampung, Mirza, menyampaikan apresiasinya kepada BPK RI atas pemeriksaan yang dilakukan serta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan.
“Opini Wtp ini bukan hanya prestasi administratif, tapi juga tanggung jawab moral untuk terus menjaga akuntabilitas. Temuan BPK akan menjadi dasar evaluasi dalam upaya kami meningkatkan tata kelola keuangan daerah,” ujar Gubernur dalam sambutannya pada sidang paripurna, Jumat (23/5).
Mirza juga mengungkapkan kebanggaannya karena Lampung kini termasuk dalam tujuh provinsi di Indonesia yang berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai hasil kerja kolektif dalam menjalankan mandat undang-undang dan mewujudkan pemerintahan yang baik.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah hasil sinergi semua perangkat daerah dan penguatan sistem pengawasan internal yang terus ditingkatkan.
“Pencapaian opini Wtp ke-11 ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas pengelolaan keuangan. Justru ini membuktikan bahwa tata kelola yang baik mampu mengoptimalkan efisiensi dan tetap menjaga akuntabilitas,” terang Marindo.
Ia menambahkan bahwa dalam kondisi fiskal yang mengharuskan kehati-hatian, Pemprov Lampung terus berinovasi melalui digitalisasi pelaporan, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan.
Lebih lanjut, Marindo menekankan bahwa opini Wtp tidak sekadar menjadi simbol keberhasilan administratif, melainkan juga cerminan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah daerah.
“Bagi kami, opini Wtp adalah amanah yang harus dijaga. Di balik laporan keuangan itu ada harapan publik untuk pelayanan yang lebih baik,” tegasnya.
Pemprov Lampung juga menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki setiap catatan dari hasil pemeriksaan BPK, sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan demi pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik.
Dengan keberhasilan ini, Lampung memperkuat posisinya sebagai salah satu provinsi yang mampu mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade, sebuah capaian yang bukan hanya membanggakan dari sisi administratif, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi daerah.
