HARIANKANDIDAT.CO.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Lampung menyoroti kematian seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) asal Sukabumi, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, yang sebelumnya dievakuasi petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menilai kematian satwa dilindungi tersebut menjadi refleksi lemahnya sistem mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar di tingkat lapangan.
"Langkah konkret dalam penanganan konflik manusia dan satwa liar itu seharusnya memastikan tidak ada korban jiwa, baik manusia maupun satwa itu sendiri. Tapi yang kita lihat, SOP mitigasi konflik ini belum jelas, begitu juga mekanisme tim penanganannya," ujar Irfan,(12/11).
Menurutnya, setiap tindakan penanganan konflik harus didasarkan pada kajian ilmiah dan situasi lapangan, serta disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan agar kejadian serupa tidak terulang.
Irfan menjelaskan, bahwa proses penangkapan dan evakuasi Harimau Sumatera memang memiliki dilema antara etika konservasi dan kesejahteraan satwa. Namun, jika kondisi kesehatan harimau mengkhawatirkan, maka langkah evakuasi dan pemulihan di luar habitat (ex-situ) menjadi pilihan yang sulit dihindari.
"Ketika Harimau mengalami gangguan kesehatan atau terancam, maka memang perlu dilakukan evakuasi dan pemulihan. Karena di habitat alaminya pun terkadang mereka tetap berisiko baik karena penyakit, kekurangan pakan, atau ancaman pemburu," jelasnya.
Namun demikian, Irfan menegaskan bahwa apabila kematian Harimau terjadi akibat kelalaian prosedur penanganan medis atau kesalahan teknis di lapangan, maka hal itu perlu ditelusuri secara serius.
"Kita tidak bisa bicara detail soal kelalaian tanpa mengetahui seperti apa SOP penyelamatan satwa oleh Bksda dan bagaimana proses respons darurat yang dilakukan dokter hewan. Tapi jika ada pelanggaran standar penanganan, tentu ini masuk dalam kegagalan sistem konservasi," katanya.
Irfan juga menyoroti kondisi habitat alami Harimau yang semakin terdesak, khususnya di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Ia menilai, degradasi habitat dan aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi tantangan utama dalam menjaga populasi harimau di alam liar.
"Harimau memiliki daya jelajah yang luas. Kalau mereka sampai keluar hutan, bisa jadi karena habitatnya terganggu. Tapi jangan sampai kita menyimpulkan bahwa di dalam TNBBS sudah tidak ada lagi hewan mangsa, itu tidak tepat. Yang benar, memang ada tekanan terhadap habitat dan keseimbangan ekosistemnya," tegas Irfan.
Walhi Lampung mendorong agar evaluasi terhadap SOP mitigasi konflik manusia dan satwa liar segera dilakukan, serta melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi, masyarakat lokal, dan lembaga konservasi.
"Jangan sampai penanganan konflik hanya jadi rutinitas reaktif tanpa ada pembelajaran dan perbaikan sistem. Ini soal tanggung jawab menjaga warisan ekologi kita," tutup Irfan.
(Yud)
