HARIANKANDIDAT.CO.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Mardiana diminta introspeksi diri karena menyebut Dewan Pendidikan beda tipis dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (22/06) lalu.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung Prof. Syafrimen mengatakan, jika ia menerima masukan dari anggota DPRD Provinsi Lampung karena sama-sama ingin membangun Pendidikan di Sai Bumi Ruwai Jurai.
"Masukan kritis seperti ini sebenarnya sangat baik, agar Dewan Pendidikan dapat menunjukkan jati dirinya sesungguhnya bahwa lembaga ini bukanlah Lsm, melainkan mitra strategis pemerintah," kata Syafrimen. Rabu (24/06).
Sehingga, kata dia, posisi Dewan Pendidikan di Provinsi Lampung tersebut, diperkuat dengan adanya SK Gubernur Lampung.
"Hal ini diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Gubernur, yang menegaskan peran Dewan Pendidikan sebagai mitra untuk bersama-sama memikirkan solusi agar pendidikan di Lampung dapat terlepas dari berbagai persoalan yang ada saat ini," ungkapnya.
Bahkan, sambung dia, tugas Dewan Pendidikan di Lampung juga telah dijelaskan dalam SK Gubernur Lampung.
"Melalui pertemuan kemarin, saya selaku Ketua Dewan Pendidikan telah menjelaskan secara rinci pokok-pokok ketentuan yang tercantum dalam SK Gubernur tersebut. Harapannya, pertemuan dengan Komisi V DPRD Provinsi Lampung itu dapat meluruskan dan menghilangkan pandangan negatif yang selama ini berkembang," ucapnya
Ia menambahkan, bahwa Dewan Pendidikan saat ini akan menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi nyata terhadap dunia Pendidikan.
"Selama ini mungkin muncul persepsi kurang baik karena Dewan Pendidikan dinilai kurang aktif berkomunikasi dan kurang menunjukkan kontribusi nyata, sehingga perannya sebagai mitra strategis belum berjalan secara maksimal dan akhirnya menimbulkan stigma negatif," terangnya
Selain itu, sangat disayangkan jika adanya pernyataan dari Anggota DPRD Provinsi Lampung yang menyebut Dewan Pendidikan Beda tipis dengan LSM.
"Sangat disayangkan jika ada anggota dewan yang memandang lembaga ini tidak jauh berbeda dengan LSM. Hal itu seharusnya juga menjadi bahan introspeksi. Sebagai mitra pemerintah, seharusnya kita dapat saling bertanya dan berdiskusi, mengingat keberadaan Dewan Pendidikan telah diatur dalam regulasi dan dipertimbangkan matang oleh Pemerintah Provinsi Lampung," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dari partai Nasdem seakan menuding Dewan Pendidikan yang dilantik oleh Gubernur mirip Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Peristiwa itu terjadi, saat Dewan Pendidikan Provinsi Lampung menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di komisi V DPRD Provinsi Lampung Senin (22/06) kemarin.
Anggota DPRD Provinsi Lampung Mardiana mengatakan, bahwa ia ingin mengetahui tugas dan honor Dewan Pendidikan apakah dibiayai oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
"Saya kemarin juga sempet tanya ke Pak Kadis, Dewan Pendidikan ini seperti apa untuk menjalankan dan Honornya dari mana, kata Pak Kadis honornya tidak dari kita," kata Mardiana saat RDP itu.
Namun, Politisi Nasdem Lampung itu menyebut, jika Dewan Pendidikan Provinsi Lampung tidak memiliki anggaran untuk menjalankan tugasnya, mereka dinilai mirip LSM.
"Terus, kalau gak pake anggaran, pake swadaya, intinya gak jelas , ini kan mau seperti apa, jangan sampai dewan Pendidikan ini beda tipis dengan Lsm, jangan sampai kesitu," ungkapnya
Diketahui, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah mengukuhkan pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Lampung masa bakti 2025–2030 pada 13 April 2026 lalu.
Susunan pengurus baru ini ditetapkan melalui SK Gubernur Lampung Nomor G/36/V.01/HK/2026 dan dipimpin oleh Prof. Syafrimen sebagai Ketua.
(Rst)
