HARIANKANDIDAT.CO.ID - Pasca peralihan sistem tenaga honorer ke skema outsourcing di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada awal 2026, persoalan pembayaran gaji petugas kebersihan kembali mencuat.
Ratusan tenaga kebersihan dilaporkan belum menerima upah untuk bulan Januari 2026, sehingga memicu aksi protes dari para pekerja.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyampaikan keprihatinannya setelah menerima laporan langsung dari perwakilan tenaga kebersihan.
Menurutnya, perubahan status tenaga pramubakti menjadi sistem Outsourcing memunculkan persoalan administratif dan teknis, terutama pada masa transisi Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa sebelum peralihan pengelolaan ke pihak ketiga, hak para petugas seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
"Terkait dengan insentif ini kan secara keseluruhan jadi permasalahan di keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung ya. Dan yang paling penting memang insentif ini tergantung kemampuan keuangan daerah," ujar Agus, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, kondisi fiskal daerah memang menjadi faktor penentu dalam pemenuhan kewajiban pembayaran insentif. Namun, ia berharap kemampuan keuangan daerah tetap mampu menjamin hak para pekerja kebersihan tidak terabaikan.
Agus juga menegaskan bahwa Dlh tidak dapat sepenuhnya melepas tanggung jawab, meskipun para petugas kini berada di bawah pengelolaan pihak ketiga, yakni PT Febri Dharma Mandiri sejak 10 Januari 2026.
"Dlh juga tetap harus mempunyai tanggung jawab, tidak bisa lepas tangan. Karena walaupun itu ada di pihak ketiga, bagaimanapun mereka masih berada di bawah naungan kerja dari rekan-rekan DLH," tegasnya.
Ia mendorong agar Dlh segera berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah agar pembayaran insentif menjadi prioritas.
Agus juga mengingatkan agar persoalan serupa tidak kembali terulang, mengingat keterlambatan pembayaran insentif pernah memicu protes pada tahun-tahun sebelumnya.
"Jangan sampai ini berulang seperti beberapa tahun lalu, masalahnya sama, soal insentif petugas kebersihan," katanya.
Menurut Agus, petugas kebersihan merupakan tulang punggung kebersihan kota. Karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Bandar Lampung segera menemukan solusi agar persoalan pembayaran gaji dapat diselesaikan secepatnya.
"Mudah-mudahan kita doakan bersama semoga Kota Bandar Lampung memiliki kecukupan dalam pembayaran insentif, khususnya untuk para petugas kebersihan. Karena mereka adalah tulang punggung kebersihan kota. Semoga persoalan ini segera teratasi," pungkasnya.
(Okt)
