HARIANKANDIDAT.CO.ID – Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menilai rencana pemasangan lubang biopori sebagai salah satu upaya mengatasi banjir di Kota Bandar Lampung merupakan langkah yang positif, meski saat ini jumlah yang akan dipasang masih jauh dari kebutuhan.
Diketahui, Kota Bandar Lampung membutuhkan sekitar 20 ribu lubang biopori. Namun pada tahap awal tahun ini baru direncanakan pemasangan sekitar 1.000 biopori atau sekitar 5 persen dari total kebutuhan.
Menanggapi hal tersebut, Agus Djumadi mengatakan penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Pemerintah Kota Bandar Lampung.
"Secara pribadi dan kelembagaan, terkait banjir kemarin kami juga meminta untuk duduk bersama. Bukan hanya Pemkot Bandar Lampung, tetapi juga pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), agar persoalan ini bisa diselesaikan secara menyeluruh," ujar Agus.
Ia menilai program Biopori dapat menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi dan meminimalisir potensi banjir di kota tersebut.
"Terkait program biopori yang menjadi salah satu program unggulan untuk penyelesaian banjir, memang saat ini belum ada koordinasi lebih lanjut karena masih sebatas rencana. Namun saya pikir ini langkah yang baik untuk mengantisipasi dan meminimalisir banjir di Kota Bandar Lampung," jelasnya.
Terkait anggaran, Agus menyebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelumnya belum secara khusus mengalokasikan dana untuk program Biopori, karena fokus pada perbaikan drainase perkotaan. Meski begitu, menurutnya program tersebut masih bisa didukung melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Secara umum di anggaran sumber daya air, khususnya drainase, memang belum ada alokasi untuk Biopori karena fokus pada perbaikan drainase. Tapi saya pikir bisa melalui langkah menggunakan dana BTT karena salah satu penggunaannya memungkinkan untuk hal tersebut," katanya.
Ia menambahkan, setelah Lebaran pihaknya akan segera melakukan koordinasi lanjutan guna mempercepat perencanaan dan pelaksanaan program penanganan banjir.
"Kemungkinan besar setelah cuti Lebaran kita akan duduk bersama. Pemkot juga perlu berkoordinasi dengan provinsi dan Balai, karena langkah ini membutuhkan perencanaan yang matang," ujarnya.
Selain itu, Agus juga mengingatkan bahwa pada RKA 2026 telah dialokasikan anggaran untuk penyusunan master plan drainase, meski masih dilakukan secara bertahap.
"Yang paling penting di RKA 2026 kita sudah ada anggaran untuk master plan drainase. Walaupun baru satu sungai yang masuk dalam perencanaan, ini akan dilakukan bertahap," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Agus juga menyoroti kualitas sejumlah ruas jalan yang baru diperbaiki namun sudah mengalami kerusakan. Ia menegaskan hal tersebut telah menjadi bahan evaluasi Dprd.
"Ini sudah menjadi bahan evaluasi kami. Kemarin kami juga sudah hearing terkait pelaksanaan anggaran 2025 di tahun 2026 dan meminta hal ini menjadi perhatian agar tidak terulang kembali," tegasnya.
Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut masih berada dalam masa retensi atau pemeliharaan, sehingga kontraktor tetap bertanggung jawab jika terjadi kerusakan.
"Apabila ada pelanggaran tentu ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Mereka harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut," katanya.
Agus juga meminta agar pelaksanaan proyek fisik pada tahun 2026 tidak lagi mengalami keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya.
"Kami meminta agar pelaksanaan fisik tahun 2026, baik jalan, drainase maupun pembangunan gedung, tidak ditunda. Proses lelang maksimal dilakukan pada April sehingga Agustus sudah selesai semua, agar tidak lagi terjadi penundaan saat anggaran perubahan," pungkasnya.
(Okt)
