HARIANKANDIDAT.CO.ID - Bandar Lampung kembali dikepung banjir, namun alih-alih fokus menyelesaikan masalah mendesak ini, Walikota justru mewacanakan pembangunan kereta gantung yang dianggap tidak prioritas.
Pemerhati hukum dan kebijakan publik, Benny N.A. Puspanegara, dengan tegas menyatakan bahwa rencana ini tidak masuk akal dan berpotensi melawan hukum.
Menurutnya, skala prioritas pembangunan seharusnya diarahkan pada penyelesaian masalah sampah, Banjir, dan keamanan masyarakat, bukan proyek mercusuar yang tidak memberikan solusi langsung bagi rakyat.
"Jika Walikota masih memaksakan kehendaknya untuk membangun kereta gantung, itu adalah perbuatan melawan hukum. Dasarnya jelas, setiap penggunaan anggaran harus berdasarkan skala prioritas," ujar Benny.
Ia juga menantang Walikota untuk membangun proyek tersebut dengan dana pribadi jika tetap ingin melanjutkan rencana tersebut.
Lebih lanjut, Benny menegaskan bahwa ada konsekuensi hukum bagi Pemda yang mengabaikan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran.
Sanksi administratif seperti penghentian proyek dan pengembalian dana bisa diterapkan, sementara pejabat yang terlibat bisa dikenai tuntutan pidana hingga denda yang besar. Selain itu, dampak politisnya juga tidak bisa diabaikan, termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat serta meningkatnya kritik dan protes publik.
Menurutnya, kondisi Banjir yang semakin parah menunjukkan kegagalan pemerintahan petahana dalam mengelola tata kota. Program 100 hari Walikota seharusnya menuntaskan masalah sampah dan banjir, bukan mewacanakan proyek yang tidak mendesak.
" Jika tidak, ini bisa dianggap sebagai pembangkangan terhadap Instruksi Presiden Prabowo, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera mengatasi kesulitan rakyat," kata Benny.
Ia juga mendesak DPRD Bandar Lampung untuk menjalankan fungsinya dengan serius dan bertindak tegas terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.
"Jangan hanya turun ke lapangan saat butuh suara dan dukungan, lihatlah masalah rakyat dan perjuangkan kepentingan mereka," tegasnya.
Dengan kondisi yang ada, masyarakat Bandar Lampung kini mempertanyakan komitmen pemimpin daerahnya: apakah benar-benar bekerja untuk rakyat atau hanya mengejar proyek ambisius demi kepentingan pribadi?
(Vrg)
