HARIANKANDIDAT.CO.ID – Banjir besar kembali melanda Kota Bandar Lampung pada 22-23 Februari 2025, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri Lampung menilai kejadian ini sebagai bukti nyata buruknya pengelolaan lingkungan di kota tersebut.
Menurut Irfan, bencana ini bukan peristiwa baru, melainkan bagian dari siklus Banjir berulang akibat minimnya perbaikan dalam sistem tata kota dan pengelolaan lingkungan.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Pemerintah harus berhenti sekadar memberikan bantuan setelah bencana terjadi dan mulai mengambil langkah-langkah nyata untuk mencegah Banjir,” tegasnya.
Berdasarkan peninjauan WALHI Lampung, terdapat setidaknya 23 titik Banjir di kota ini, dengan lokasi terparah berada di Tanjung Senang, Kali Balau, dan Sepang Jaya.
Hingga saat ini, jumlah kerugian belum dapat dipastikan, tetapi tercatat tiga korban jiwa: satu orang terseret arus di Kecamatan Sukabumi, sementara dua lainnya meninggal akibat tertimpa tembok pagar yang runtuh. Beberapa wilayah seperti Sukarame dan Tanjung Senang masih tergenang air hingga 23 Februari.
WALHI Lampung menyoroti berbagai faktor yang memperparah Banjir, seperti minimnya ruang terbuka hijau, buruknya sistem drainase, serta pengelolaan sungai dan sampah yang tidak optimal.
“Jika tata kelola lingkungan tidak segera diperbaiki, Banjir seperti ini akan terus berulang. Pemerintah harus segera bertindak,” ujar Irfan.
Lebih lanjut, WALHI Lampung mengkritik kebijakan Wali Kota yang dianggap lebih memprioritaskan proyek pembangunan fisik yang tidak mendesak dibandingkan dengan peningkatan infrastruktur pengendalian Banjir.
“Wali Kota harus malu jika tidak ada upaya serius dalam menangani Banjir. Selama ini, anggaran justru banyak terserap ke proyek-proyek yang tidak memiliki urgensi,” tambah Irfan.
Walhi juga memperingatkan bahwa pembangunan yang tidak mempertimbangkan keseimbangan lingkungan akan semakin memperparah dampak bencana.
“Jangan sampai atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, masyarakat kelas menengah ke bawah terus menjadi korban. Pemerintah harus memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat,” tutupnya. (Vrg)
