HARIANKANDIDAT.CO.ID - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung meminta Pemkot Bandar Lampung lebih selektif dalam menyusun belanja daerah pada APBD 2027.
Gerindra mengingatkan agar ruang fiskal pemerintah daerah tidak banyak terserap untuk kebutuhan administratif maupun kegiatan seremonial, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (16/9/2026).
Menurut Mayang, penyusunan Apbd harus dimulai dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah dapat diukur berdasarkan manfaatnya bagi warga.
"APBD 2027 bukan sekadar dokumen yang berisi angka, tetapi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan dan menjawab kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung," kata Mayang.
Ia menyebut sejumlah sektor yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM hingga penciptaan lapangan kerja.
Gerindra juga meminta pemerintah memperhatikan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan akses pelayanan, seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya.
Mayang menekankan, pemerataan menjadi bagian penting dalam penggunaan Apbd. Pembangunan dan pelayanan publik, kata dia, tidak semestinya terkonsentrasi pada wilayah maupun kelompok tertentu.
"Pembangunan yang inklusif dan merata harus menjadi perhatian, sehingga manfaat Apbd tidak hanya dirasakan oleh wilayah atau kelompok tertentu," ujarnya.
Selain itu, Gerindra meminta perencanaan program pemerintah ditopang data yang akurat dan terpilah. Hal tersebut dinilai penting agar program yang dibiayai Apbd benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra turut mendorong pengalokasian anggaran untuk pengembangan seni dan kebudayaan Bandar Lampung.
Namun, Mayang meminta dukungan tersebut diarahkan pada pembinaan jangka panjang, bukan sekadar kegiatan seremonial. Program dapat mencakup pembinaan seniman dan komunitas, regenerasi pelaku seni, penyediaan ruang ekspresi serta pengembangan budaya lokal.
Menurutnya, sektor seni dan budaya juga dapat dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan, ekonomi kreatif dan pariwisata.
Pada bagian lain, Gerindra kembali menyoroti pentingnya efisiensi belanja pemerintah. Fraksi tersebut meminta belanja administratif dan kegiatan seremonial tidak sampai mengurangi kemampuan Apbd dalam membiayai kebutuhan yang lebih prioritas.
"Seluruh anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat," pungkas Mayang.
(Okt)
