HARIANKANDIDAT.CO.ID - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, sangat prihatin dan turut berduka cita atas meninggalnya tiga anggota Polri, yaitu Kapolsek Negara Batin, Polres Waykanan Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus, dan Bripda Ghalib.
Ketiganya ditembak saat menjalankan tugas penggerebekan Sabung Ayam yang diduga milik Kopka B dan Peltu L di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung, pada Senin (17 Maret 2025) pukul 16.50 WIB.
Ipw mendesak agar pelaku penembakan segera ditangkap dan diproses hukum dengan penanganan oleh tim gabungan TNI dan Polri. IPW juga menekankan bahwa TNI harus bersikap tegas dalam menindak anggotanya yang secara nyata melanggar hukum.
Peristiwa tragis ini terjadi di lokasi perjudian Sabung Ayam yang sering kali mendapat perlindungan dari oknum aparat. IPW menyayangkan bahwa praktik ilegal seperti ini masih berlangsung, meskipun Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen untuk memberantas perjudian di Indonesia.
Penembakan yang diduga dilakukan dari jarak dekat menyebabkan ketiga korban mengalami luka fatal di bagian kepala. Oleh karena itu, Ipw menegaskan perlunya penyelidikan lebih lanjut, termasuk uji balistik, guna mengungkap fakta sebenarnya di balik kejadian ini.
“Jika Polisi yang sedang melaksanakan tugasnya saja bisa menjadi korban kekerasan hingga meninggal dunia, bagaimana jika yang berhadapan adalah warga sipil? Potensi kekerasan akan semakin meningkat,” ujar Sugeng.
Ipw juga menyoroti bahwa insiden ini terjadi bersamaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang mencakup perluasan kewenangan TNI untuk ditugaskan di 15 lembaga atau kementerian.
Oleh karena itu, Ipw mendorong para politisi di DPR dan pemerintah untuk lebih cermat dalam memberikan perluasan kewenangan tersebut serta memperketat pengawasan dalam RUU TNI guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang.
Ipw berharap kasus ini segera diungkap secara transparan dan pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme aparat, serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.
