HARIANKANDIDAT.CO.ID - Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) menyampaikan permohonan resmi kepada Gubernur Lampung untuk menunda pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang penetapan harga ubi (singkong). Permintaan itu tertuang dalam surat bernomor 01/PPTTI-GUB/V/2025 yang dikirim pada Senin, 5 Mei 2025.
Dalam surat tersebut, PPTTI mengapresiasi langkah Gubernur Lampung yang dinilai memperhatikan harga beli singkong. Namun, para pengusaha meminta penangguhan waktu selama tiga hari sebelum aturan mulai diberlakukan agar pabrik dapat mempersiapkan sistem pembelian sesuai ketentuan.
“Selama masa transisi ini, kami tidak bisa langsung menyesuaikan sistem pembelian di pabrik,” tulis Ketua Pptti, Welly Soegiono, dalam surat yang juga ditandatangani oleh Sekretaris PPTTI, Tigor Awalmartinus Silitonga.
Lebih lanjut, Pptti menyatakan hanya akan membeli singkong sesuai standar mutu baku. Singkong berkualitas rendah seperti yang kecil, muda, atau busuk disebut akan ditolak.
Tak hanya itu, Pptti juga mendesak Gubernur untuk mempercepat kebijakan Larangan Terbatas (LARTAS) terhadap ekspor tepung tapioka serta mendorong pengaturan harga beli singkong secara nasional.
Sebagai bentuk dukungan terhadap instruksi gubernur, Pptti meminta pemerintah menetapkan sanksi hukum bagi perusahaan atau pabrik tapioka yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Mereka juga mendorong monitoring berkala dari Pemprov Lampung demi memastikan pelaksanaan Instruksi Gubernur berjalan efektif.
Surat ini turut ditembuskan ke Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, serta kepala dinas terkait di bidang pertanian dan perdagangan.
Langkah PPTTI ini menjadi Perhatian tengah polemik Harga Singkong di tingkat petani yang selama ini dianggap belum berpihak pada kesejahteraan mereka.
