HARIANKANDIDAT.CO.ID - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memberikan tanggapan keras atas penyegelan tiga titik tambang ilegal di Kelurahan Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung, oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung,(15/6).
WALHI menilai langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi telah menjalankan fungsinya sesuai kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Walhi menyoroti sikap Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab atas maraknya tambang ilegal di wilayahnya.
"Sudah berulang kali terjadi, namun Pemkot Bandar Lampung, dalam hal ini DLH Kota, tidak pernah mengambil sikap tegas. Ini seperti menunjukkan bahwa keberadaan mereka seolah tidak berguna," kata Irfan.
Menurut Walhi, inisiatif penindakan selalu datang dari DLH Provinsi Lampung, bukan dari Pemerintah Kota. Hal ini dinilai mencerminkan kurangnya rasa malu dan minimnya komitmen Pemkot Bandar Lampung terhadap persoalan lingkungan yang terjadi di wilayahnya sendiri.
Lebih jauh, Walhi mempertanyakan tindak lanjut dari penyegelan tambang-tambang ilegal tersebut.
"Apakah ada sanksi yang benar-benar diberikan? Apakah pelaku dikenai pidana, denda administratif, atau diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan? Sampai hari ini kami belum pernah mendapat informasi yang jelas mengenai hal itu," tegasnya.
Walhi juga mendesak agar penegakan hukum tidak hanya berhenti di wilayah Kota Bandar Lampung. Aktivitas tambang ilegal maupun tambang legal yang melakukan pelanggaran di luar kota, namun masih berada dalam wilayah administratif Provinsi Lampung, juga harus ditindak.
"Penegakan hukum dan pengawasan lingkungan harus menyeluruh, termasuk terhadap industri-industri yang berpotensi mencemari air, tanah, maupun udara,"tutupnya.
