HARIANKANDIDAT.CO.ID - Praktik rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah Pejabat eselon II diketahui menduduki dua posisi strategis secara bersamaan dalam kurun waktu yang tidak singkat.
Hal ini memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai efektivitas tata kelola pemerintahan, potensi beban kerja yang berlebih, hingga risiko konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik.
Menanggapi hal ini, Pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Lampung (Unila), Bendi Juantara mengatakan, bahwa secara administratif, rangkap jabatan dimungkinkan dalam situasi tertentu, asalkan telah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi.
"Kalau saya melihat, dalam tata kelola birokrasi sah-sah saja jika sudah dikoordinasikan dengan provinsi. Kita juga harus cari tahu apa yang melatar belakangi terjadinya rangkap jabatan," ujar Bendi kepada media ini. (27/07).
Menurutnya, salah satu alasan yang kerap muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan birokrasi yang memiliki kapasitas dan kepangkatan sesuai ketentuan. Selain itu, rangkap jabatan kadang dipilih sebagai langkah percepatan pelaksanaan program prioritas kepala daerah.
"Bisa jadi ini bentuk respons terhadap kebijakan strategis Wali Kota. Dalam kondisi tertentu, rangkap jabatan bisa mempermudah koordinasi lintas sektor dan mempercepat proses pengambilan keputusan," jelasnya.
Bendi menegaskan perlunya sistem evaluasi dan pembinaan SDM yang berkelanjutan agar potensi talenta birokrasi tidak terhambat. Ia mendorong agar promosi jabatan ke depan dilakukan secara lebih terbuka dan berdasarkan kinerja.
"Yang paling penting adalah proses monitoring dan evaluasi terus berjalan. Dari situ kita bisa menyiapkan kader-kader birokrasi baru yang siap menempati posisi strategis, tanpa harus bergantung pada satu orang untuk dua jabatan," tutupnya.
Berikut daftar pejabat yang merangkap jabatan di Pemkot Bandar Lampung :
1.Kepala Dinas Ketahanan Pangan merangkap Camat Teluk Betung Selatan
2.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) merangkap Camat Tanjungkarang Pusat
3.Kepala Dinas Perhubungan merangkap Camat Teluk Betung Utara
4.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) merangkap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
5.Kepala Dinas Pendidikan juga merangkap jabatan sebagai Asisten Sekretaris Daerah
Saat di konfirmasi media ini, kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tidak berada di kantor dan staf lainnya tidak bisa memberikan keterangan yang jelas.
(Yud)
