HARIANKANDIDAT.CO.ID - Viral di Media sosial soal Jasa Ajudan dan Patwal Bupati Lampung Selatan Menguras Anggaran capai Rp 1,2 M, yang menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat Lampung, Rabu 24 September 2025.
Hal tersebut di ketahui dalam unggahan salah satu akun Tiktok yang menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Bagian Protokol Setda Kabupaten Lampung Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.212.000.000,khusus untuk jasa ajudan dan petugas pengawal Bupati.
Anggaran ini terbilang besar dan menimbulkan pertanyaan karena jumlahnya jauh melebihi standar biaya yang ditetapkan
Tertulis di laman SIRUP LKPP yang dilibat Rabu (10/9/2025), paket penyedia Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - Pengamanan Bupati sebesar Rp 1.212.000.000, yang berisi rincian untuk jasa Ajudan Bupati (Kegiatan Keprotokolan) 480.000.000, Petugas pengawal Bupati Lampung Selatan unsur TNI/Polri (Kegiatan Keprotokolan) 480.000.000, Petugas pengawal Bupati Lampung Selatan unsur Pol PP (Jasa Kegiatan Keprotokoleran) 120.000.000 dan Ajudan Ibu Bupati (Kegiatan Keprotokolan) 132.000.000.
Paket penyedia ini di bawah Satuan Kerja Bagian Protokol Setda Kabupaten Lampung Selatan.
Selain itu, diketahui juga Anggaran belanja jasa Pengamanan Wakil Bupati sebesar 426.000.000 per tahun, yang berisi rincian untuk jasa Ajudan Wakil Bupati (Kegiatan Keprotokolan) 144.000.000, Petugas pengawal Wakil Bupati Lampung Selatan unsur TNI/Polri (Kegiatan Keprotokolan) 180.000.000, Petugas pengawal Wakil Bupati Lampung Selatan unsur Pol PP (Jasa Kegiatan Keprotokoleran) 48.000.000 serta jasa Ajudan Ibu Wakil Bupati (Kegiatan Keprotokolan) 54.000.000.
Dari unggahan tersebut ternyata mengundang sebagian warga pengguna media sosial Tiktok untuk mengomentari tentang Anggaran yang sangat besar yang hanya untuk jasa ajudan dan patwal Bupati.
"Padahal dulu saya ngawal bupati cuma dijatah 1 juta sebulan untuk beli solar, itupun harus pake uang pribadi dulu," tulis akun yang bernama @el BARRA.
Dan ada juga dari akun @Creativ_pemula. "lucu juga pengawalan dari TNI polri masih bayar padahal intansi sama2 negara ,kalau begitu stop gaji dari instansi nya klau Pemda juga bayar ,double negara bayarnya," katanya.
Pesan dalam menanggapi ugahan tersebut, akun yaitu @khadin berkomentar. "kalau bisa di kurangin Anggaran ini bila perlu di panggar ulang, karna rakyat Lampung selatan benar susah jadi artiya untuk swadaya masarakat biyar lebih maju dan merasa kan pendapatan daerah Lampung selatan,, pajak rakyat," tandasnya.
(Edi)
