HARIANKANDIDAT.CO.ID - Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (Lapak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandar Lampung.
Aksi tersebut menyoroti dugaan keterlibatan salah satu oknum anggota DPRD dalam proyek revitalisasi sejumlah sekolah dasar di Kota Bandar Lampung.
Ketua Lapak, Nova Andra, dalam orasinya menyampaikan bahwa lembaganya menerima berbagai laporan dari masyarakat dan tenaga kerja di lapangan terkait adanya praktik intervensi politik dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi dan Revitalisasi sekolah.
Proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah pusat, namun dalam pelaksanaannya diduga dikondisikan oleh oknum tertentu di lingkungan legislatif.
"Kami mendapatkan laporan bahwa ada keterlibatan oknum anggota dewan yang diduga ikut bermain dalam proyek Revitalisasi di beberapa sekolah, di antaranya SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 2 Batu Putu. Ini jelas mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik," tegas Nova Andra saat berorasi,(12/11).
Lapak mendesak pimpinan Dprd untuk mengambil langkah tegas dengan melakukan klarifikasi dan memeriksa anggota dewan yang disebut-sebut terlibat. Menurutnya, jika hal ini dibiarkan, akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
"Kalau Dprd diam, ini bisa menjadi preseden buruk. Kami ingin semua pihak yang terlibat diproses secara terbuka, agar masyarakat tahu siapa yang bermain di balik proyek-proyek pendidikan itu," ujarnya.
Aksi massa tersebut mendapat respons langsung dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri, yang turun menemui pengunjuk rasa. Ia mengakui bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah dan menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pembangunan.
"Kami memang sudah melakukan sidak Namun, untuk memanggil pihak-pihak terkait bukan kewenangan kami secara langsung. Proses itu ada di Badan Kehormatan (BK) Dprd," ujar Dewi Mayang Suri.
Mayang menegaskan, Fraksi Gerindra mendukung langkah transparansi dan siap mendorong agar lembaga legislatif bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang. Ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi massa Lapak kepada pimpinan dewan agar dapat dibahas secara resmi dalam rapat internal Dprd.
Sementara itu, Yuhadi, anggota Dprd dari Fraksi Golkar, skaligus Badan Kehormatan (BK) juga turut memberikan tanggapan. Ia menilai setiap tuduhan harus disertai bukti yang kuat sebelum DPRD mengambil tindakan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap anggota dewan yang disebut terlibat.
"Yang jelas, harus ada bukti yang kuat. Kalau memang benar ada keterlibatan oknum dewan, kami siap memanggil kepala sekolah maupun anggota dewan yang bersangkutan. Tapi jangan sampai salah,”pungkasnya.
Sebelumnya, Seorang oknum anggota DPRD Kota Bandar Lampung berinisial HT diduga melakukan intervensi langsung terhadap pekerjaan proyek revitalisasi di salah satu sekolah negeri di kota ini. Aksi tersebut memicu penghentian pekerjaan selama tiga hari dan menimbulkan keresahan di kalangan tenaga kerja serta pihak sekolah.
Seorang narasumber yang mengetahui peristiwa itu mengatakan bahwa HT datang ke lokasi proyek dan membubarkan para pekerja dengan alasan mereka tidak memiliki sertifikat K3 konstruksi. Namun, tindakan tersebut dinilai berlebihan karena disertai dengan pengambilalihan kendali pekerjaan.
“HT ini kasar mainnya. Dia yang ngatur, dia turun lapangan, dia bersandiwara, seolah semua orang bodoh. Tiga hari tukang nggak kerja karena dibubarkan dia, lalu dia ambil alih. Tenaga kerja juga nggak ada yang dari warga sekitar. Alasannya semua harus punya sertifikat K3 konstruksi,” ujar narasumber tersebut.
Tak hanya itu, HT juga disebut sempat memarahi pihak sekolah karena terlambat menyerahkan sejumlah dana yang diklaim akan digunakan untuk membayar upah pekerja dan pembelian material. Narasumber menambahkan bahwa seluruh pengelolaan material dan tenaga kerja dikendalikan langsung oleh HT.
“HT marah-marah karena kepala sekolah telat kasih uang. Katanya untuk bayar gaji tukang dan material. Semua material dan tenaga itu HT yang kelola,” sambungnya.
Sebuah foto yang beredar memperlihatkan HT berada di lokasi proyek saat membubarkan para tenaga kerja. Peristiwa ini menambah daftar panjang dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek Revitalisasi sekolah yang menggunakan anggaran negara.
Hingga berita ini diterbitkan hingga upaya konfirmasi dari redaksi pada pukul 14.57 wib melalui chat aplikasi WA, belum ada keterangan resmi dari HT maupun DPRD Kota Bandar Lampung terkait dugaan intervensi tersebut. Pihak sekolah dan dinas terkait juga belum memberikan tanggapan.
(Yud)
