HARIANKANDIDAT.CO.ID – Oknum anggota DPRD kota Bandar Lampung berinisial HT diduga memerintahkan seseorang untuk memeriksa HP seluler staf serta dewan guru yang dicurigai terdapat foto dan video saat berada dilokasi proyek Revitalisasi Sekolah dan menjual nama istri Ketua Golkar Lampung.
Menurut salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya dari salah satu pegawai yang HPnya diperiksa, HT menyuruh orang kepercayaannya untuk memeriksa HP seluler staf serta dewan guru yang dicurigai terdapat foto dan video dirinya
“Dia (HT) kerahkan timnya, dia punya tim sendiri dan suruh minta cari guru atau staf yang sebarkan fotonya. Dia minta semua foto atau video saat dia berada di sekolah untuk dihapus,” kata sumber itu kepada media ini. Rabu (19/11)
Narasumber lain mengungkapkan bahwa HT juga diduga menyebut nama istri Ketua DPD Golkar Lampung, Hanan A. Rozak, ketika berada di lokasi.
Ia disebut mengklaim mendapat perintah untuk “mengamankan” proyek rehabilitasi SD di kawasan Rajabasa.
“Dia bilang diperintahkan istri Pak Hanan untuk mengamankan proyek SD Rajabasa, karena itu disebut-sebut masih keluarga. Dia jual nama Pak Hanan,” ujar narasumber tersebut.
Penelusuran media ke sejumlah sekolah menunjukkan pola keterangan yang serupa.
Para narasumber di beberapa sekolah mengaku bahwa oknum DPRD yang diduga bermain dalam proyek itu adalah HT, anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung.
Namun, pihak sekolah mengaku takut bersuara karena sebagian besar dana proyek menurut klaim mereka sudah lebih dulu diterima HT dan timnya.
“Uang proyek sudah sekitar 70 persen diambil. Kami takut pekerjaan tidak selesai. Beberapa sekolah berencana melawan, sisa dana mau ditahan dulu karena progres di lapangan tidak sesuai,” kata narasumber lain.
Saat dikonfirmasi media ini HT terkesan membuang badan, seolah terburu - buru akan ada agenda Hearing di DPRD kota Bandarlampung.
"Nanti ya, kita lagi ada hearing,"singkat HT sambil masuk ke ruang komisi.
Padahal awak media mencoba memberi ruang agar berita yang akan diterbitkan berimbang.
Diberitakan sebelumnya, Dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD Kota Bandar Lampung berinisial HT dalam proyek revitalisasi sejumlah sekolah dasar terus menjadi sorotan publik.
Sejumlah sekolah yang disebut-sebut masuk dalam dugaan tersebut antara lain SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 1 Pinang Jaya.
Isu ini mencuat setelah berbagai elemen masyarakat serta lembaga pemantau kebijakan publik menyoroti minimnya transparansi dalam penggunaan anggaran revitalisasi sekolah di Kota Bandar Lampung.
Ketegangan meningkat ketika puluhan massa dari Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (Lapak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandar Lampung. Dalam aksi tersebut, Ketua Lapak Nova Handra menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat dan para pekerja di lapangan mengenai dugaan intervensi politik oleh oknum legislatif.
Menurut Nova, Proyek Revitalisasi tersebut memang bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Namun dalam praktiknya, proses pengerjaannya diduga ikut dikondisikan oleh oknum tertentu di lingkungan dewan.
"Kami mendapatkan laporan bahwa ada keterlibatan oknum anggota dewan yang diduga ikut bermain dalam Proyek Revitalisasi di beberapa sekolah, di antaranya SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 1 Pinang Jaya . Ini jelas mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik," tegas Nova saat berorasi.
Lapak mendesak pimpinan DPRD untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan klarifikasi internal dan memeriksa anggota dewan yang disebut-sebut terlibat. Menurut mereka, pembiaran terhadap dugaan ini akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.
"Kalau DPRD diam, ini bisa menjadi preseden buruk. Kami ingin semua pihak yang terlibat diproses secara terbuka, agar masyarakat tahu siapa yang bermain di balik proyek-proyek pendidikan itu," tambah Nova.
(Yud/Edi)
