HARIANKANDIDAT.CO.ID – Istri sah YM dikabarkan siap memberikan klarifikas ke Partai Golkar Lampung, maupun Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung, terkait dugaan pernikahan siri suaminya dengan HT, oknum anggota DPRD Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun media ini, Menurut sumber, dugaan pernikahan siri antara YM dan HT disebut terjadi pada 24 Juli 2023. Namun demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari kedua pihak terkait hal tersebut.
Sumber itu juga menyebut adanya informasi bahwa YM dan HT pernah menjalankan ibadah umroh pada November 2023. YM membantah bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci dilakukan bersama HT. Dugaan keberangkatan bersama pada 27 November 2023 tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Selain itu, sumber mengarahkan pada akun TikTok marimar79, yang diduga milik Anna. Dalam akun tersebut terdapat sejumlah foto dan video pribadi Anna. Salah satu konten menampilkan foto dua tangan yang saling menggenggam, yang oleh sumber diduga sebagai tangan YM dan HT.
Informasi ini belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, terlebih HT saat dikonfirmasi oleh awak media melalui Aplikasi WA pada Jum’at 21 November 2025 pukul 17.35 wib belum memberikan respon apapun.
Isu dugaan pelanggaran etik yang melibatkan HT telah menjadi perhatian publik, terlebih karena yang bersangkutan adalah pejabat publik. Sejauh ini, Partai Golkar Lampung menyatakan akan meminta klarifikasi dari HT terkait sejumlah pemberitaan yang berkembang.
Sementara, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bandar Lampung juga belum memproses lebih jauh karena belum menerima laporan resmi mengenai dugaan pernikahan siri maupun dugaan pelanggaran etik lainnya. Hingga berita ini diterbitkan, HT dan YM belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut.
Diketahui Sebelumnya, Dugaan ini mencuat lantaran oknum anggota DPRD kota Bandar Lampung diduga menguasai proyek Revitalisasi di Beberapa sekolah di Bandar lampung.
Bahkan, Sejumlah sekolah yang disebut-sebut masuk dalam dugaan tersebut antara lain SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 1 Pinang Jaya.
Isu ini mencuat setelah berbagai elemen masyarakat serta lembaga pemantau kebijakan publik menyoroti minimnya transparansi dalam penggunaan anggaran revitalisasi sekolah di Kota Bandar Lampung.
Ketegangan meningkat ketika puluhan massa dari Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (Lapak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandar Lampung. Dalam aksi tersebut, Ketua Lapak Nova Handra menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat dan para pekerja di lapangan mengenai dugaan intervensi politik oleh oknum legislatif.
Menurut Nova, proyek revitalisasi tersebut memang bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Namun dalam praktiknya, proses pengerjaannya diduga ikut dikondisikan oleh oknum tertentu di lingkungan dewan.
"Kami mendapatkan laporan bahwa ada keterlibatan oknum anggota dewan yang diduga ikut bermain dalam proyek revitalisasi di beberapa sekolah, di antaranya SDN 1 Rajabasa, SDN 2 Rajabasa, dan SDN 1 Pinang Jaya . Ini jelas mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik," tegas Nova saat berorasi.
Lapak mendesak pimpinan Dprd untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan klarifikasi internal dan memeriksa anggota dewan yang disebut-sebut terlibat. Menurut mereka, pembiaran terhadap dugaan ini akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.
"Kalau Dprd diam, ini bisa menjadi preseden buruk. Kami ingin semua pihak yang terlibat diproses secara terbuka, agar masyarakat tahu siapa yang bermain di balik proyek-proyek pendidikan itu," tambah Nova.
Di tengah maraknya sorotan publik, tim hariankandidat.co.id berupaya meminta klarifikasi langsung kepada HT. Namun HT menolak memberikan penjelasan dan memilih menghindar saat ditanya wartawan.
"Nanti ya, kita lagi ada hearing,"katanya singkat sebelum berlalu.
Sikap enggan memberi tanggapan tersebut justru menambah panjang spekulasi. Mengingat posisinya sebagai anggota legislatif, HT dinilai semestinya menunjukkan keterbukaan informasi, terutama terkait penggunaan anggaran publik yang menyangkut sektor pendidikan.
(Gung)
