HARIANKANDIDAT.CO.ID — Proyek Rehabilitasi Plafon Gedung AKAP Terminal Tipe A Rajabasa yang menelan anggaran Rp1.000.329.541 dari DIPA Tahun 2025 yang ditargekan selesai bulan Desember, hingga saat ini belum terselesaikan dan berpotensi bermasalah.
Berdasarkan pantauan media di lokasi, nampak Plafon gedung terminal telah terpasang, tetapi dikeluhkan oleh pedagang karena kerap bocor.
"Yang baru di perbaiki itu atap-atap ini. Baru sekitar dua bulan, tapi belum selesai-selesai juga masih banyak yang bocornya, belum tuntas. Nanti kata kepala terminalnya mau disetel lagi sama pemborongnya," ujar pedagang kantin yang sudah puluhan tahun berjualan di Terminal Rajabasa, Minggu (11/01).
Bahkan ia juga harus menerima dampak dari pekerjaan yang asal-asalan tersebut, sehingga setiap kali hujan akibat atap bocor yang hampir menyeluruh, dirinya dan pedagang lain terpaksa menadahi air hujan yang masuk kedalam gedung dan mengepel lantai yang di genangi air akibat hujan.
"Rata - rata bocor semua, ya kita ini yang ngepelnya, dan ditadahin dengan ember, ini kan licin kalau kena air, lantai ini kan granit dari bandung kata tukang-tukang. Mungkin murah di bandung harganya," jelasnya.
Menurut salah satu narasumber lainnya yang tidak mau disebutkan namanya, mengungkapkan atap yang baru diperbaiki tersebut yang sudah selesai di cat, dikerjakan dengan asal-asalan berbeda jauh dengan gedung sebelahnya, cat yang di gunakan terlihat pucat.
"Cat udah itu, catnya aja gitu. Ngecatnya asal aja namanya juga borongan proyek, kurang menarik warnanya bener gak, yang ini agak bagus catnya agak tua, lah yang itu pucet," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Proyek Rehabilitasi Plafon Gedung AKAP Terminal Tipe A Rajabasa yang menelan anggaran Rp1.000.329.541 dari DIPA Tahun 2025 diduga kuat bermasalah.
Temuan di lapangan menunjukkan pekerjaan yang seharusnya memperbaiki seluruh Plafon gedung justru tidak tampak terlaksana.
Hasil pantauan di lokasi memperlihatkan seluruh Plafon di gedung tersebut masih menggunakan plafon lama, bahkan banyak bagian yang terlihat lapuk, rusak, dan belum diganti sama sekali. Padahal proyek ini secara resmi bertugas melakukan rehabilitasi menyeluruh.
Kondisi serupa juga tampak pada bagian atap. Beberapa sisi terlihat diganti sebagian, sementara banyak bagian lain masih menggunakan material lama.
Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pekerjaan rehab ini tidak sesuai spesifikasi, meski anggaran yang digelontorkan tergolong besar.
Proyek ini berada di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Lampung, dengan rincian Nama Pekerjaan Rehabilitasi Plafon Gedung AKAP Terminal Tipe A Rajabasa
Kontraktor CV. Sanubari Jaya Mandiri, Konsultan Pengawas CV. Baahirah Konsultan dengan Nomor Kontrak SPK/RHB-RJ/BPTD-LPG/X/2025 Waktu Pelaksanaan 60 hari kalender Sumber Dana DIPA 2025
Melihat kondisi yang terjadi, publik mempertanyakan indikasi penyimpangan anggaran mengingat pekerjaan fisik di lapangan nyaris tidak menunjukkan progres signifikan.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Aldino, Bantah Ketidaksesuaian Proyek Rehab Atap dan Plafon, Sebut Pekerjaan Masih Berproses
Ia menegaskan bahwa pekerjaan tersebut memang merupakan proyek rehab dan masih dalam tahap proses.
“Iya, itu kerjaannya rehab atap sama Plafon,” ujar Aldino saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).
Menanggapi pertanyaan mengenai indikasi ketidaksesuaian pekerjaan, Aldino membantah. Menurutnya, kondisi di lokasi belum mencerminkan hasil akhir karena proyek masih berjalan.
“Pekerjaan sedang proses. Sudah jalan sekitar satu bulan, kemungkinan bulan depan selesai,” jelasnya.
Aldino juga mengakui bahwa sejumlah bagian, termasuk Plafon dan atap, memang belum dikerjakan sepenuhnya karena pengerjaan dilakukan bertahap.
“Semuanya masih sesuai standar lah. Kalau memang enggak sesuai, pasti sudah dikejar-kejar orang. Kalau tidak, saya juga deg-degan lah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Aldino meminta agar koordinasi teknis terkait progress proyek dapat diteruskan kepada penanggung jawab lapangan.
Ia menyebutkan bahwa pihak lapangan lebih responsif dalam memberikan update perkembangan pekerjaan.
(Edi)
