HARIANKANDIDAT.CO.ID – Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian, menegaskan bahwa alokasi dana hibah dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kota Bandar Lampung bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah direncanakan sejak awal melalui sinergi lintas pemerintahan.
Menurutnya, hibah tersebut merupakan hasil penyesuaian antara kebutuhan daerah dengan visi dan misi kepala daerah di tingkat provinsi, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
"Insyaallah hibah ini memang sudah direncanakan sejak awal. Bukan satu arah dari provinsi saja, tetapi berdasarkan kebutuhan Kota Bandar Lampung dan sejalan dengan visi misi Pak Gubernur, khususnya dalam peningkatan infrastruktur yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat," ujar Rizaldi.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama pemanfaatan dana hibah tersebut adalah pembangunan dan peningkatan ruas jalan. Usulan pembangunan jalan tersebut sebelumnya telah diajukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan kini memasuki tahap realisasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
Rizaldi menekankan agar pelaksanaan proyek dilakukan secara profesional dengan mengedepankan kualitas. Ia mengingatkan agar pengerjaan tidak dilakukan secara asal-asalan, mengingat program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
Selain infrastruktur jalan, Rizaldi juga menyoroti alokasi hibah untuk penanganan banjir melalui pembangunan dan perbaikan sistem drainase. Ia menilai persoalan banjir telah menjadi masalah kronis di Kota Bandar Lampung dan membutuhkan penanganan serius serta berkelanjutan.
Menurutnya, Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung sejak lama telah mengkritisi belum optimalnya program drainase, terutama pada anggaran tahun sebelumnya yang berdampak pada meningkatnya genangan air dan banjir.
"Sekarang masyarakat sudah bicara. Ini sudah tidak ada toleransi lagi. Banjir itu sudah menjadi persoalan nomor satu di Kota Bandar Lampung, bukan lagi nomor dua atau tiga," tegasnya.
Rizaldi juga mengapresiasi langkah Gubernur Lampung yang dinilai sejalan dengan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani persoalan banjir, termasuk melalui koordinasi lintas instansi seperti Balai Besar Wilayah Sungai.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Menanggapi upaya Dinas Pekerjaan Umum, Rizaldi menyebut pihaknya terus memantau berbagai laporan dari organisasi perangkat daerah, termasuk program pengerukan drainase yang telah berjalan. Ia juga mengapresiasi langkah Wali Kota Bandar Lampung yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal.
Ke depan, Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung akan mendorong pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan kalangan akademisi dan OPD terkait guna merumuskan program penanganan banjir yang terencana dan berkelanjutan.
"Kita ingin ke depan bukan hanya memadamkan kebakaran. Kita ingin ada program yang komprehensif, terkoordinasi, dan mampu mengurangi banjir secara signifikan," pungkas Rizaldi.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, sebelumnya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,19 miliar untuk penanganan empat ruas jalan lingkungan di Kota Bandar Lampung.
Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 Kota Bandar Lampung, di mana Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam merancang pembangunan daerah.
(Yud)
