HARIANKANDIDAT.CO.ID – Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang (UTB), Ahadi Fajrin Prasetya menyoroti dugaan Keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di SMAN 6 Bandar Lampung usai mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menegaskan, bahwa kejadian tersebut harus disikapi secara sistematis, berbasis bukti, dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa.
Menurut Ahadi, peristiwa dengan jumlah korban mencapai 172 orang tersebut mengindikasikan adanya potensi kegagalan dalam rantai keamanan pangan. Ia menjelaskan, kemungkinan masalah dapat terjadi mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga tahap penyajian makanan.
"Dalam perspektif kesehatan masyarakat dan keamanan pangan, kasus dengan jumlah korban besar seperti ini mengarah pada dugaan point-source outbreak yang memerlukan investigasi mendalam melalui uji laboratorium serta penelusuran epidemiologis," ujarnya. Minggu (26/04)
Lebih lanjut, Ahadi menilai bahwa program MBG sejatinya memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan status gizi siswa. Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan prinsip dasar keamanan pangan. Ia menekankan pentingnya penerapan standar seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) serta higiene dan sanitasi pangan secara ketat dan konsisten.
Ia juga mengapresiasi, langkah awal berupa penutupan sementara dapur oleh pihak berwenang, namun menilai kebijakan tersebut belum cukup. Menurutnya, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan program.
“Termasuk evaluasi kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta efektivitas mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal,”ucapnya
Selain itu, Ahadi menekankan pentingnya transparansi kepada publik. Ia menyebut, keterbukaan informasi terkait hasil investigasi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
"Hasil investigasi harus disampaikan secara terbuka dan disertai langkah-langkah korektif yang jelas agar kejadian serupa tidak terulang," tegasnya.
Ia menambahkan, insiden ini seharusnya menjadi momentum evaluasi secara nasional terhadap implementasi program makan bergizi di sekolah. Tanpa sistem pengendalian mutu yang kuat, program yang bertujuan meningkatkan kesehatan justru berpotensi menimbulkan risiko baru.
“Saya mendorong pendekatan multidisipliner dalam penanganan kasus ini, dengan melibatkan ahli gizi, epidemiolog, pakar keamanan pangan, serta pembuat kebijakan guna memastikan penanganan yang komprehensif dan pencegahan ke depan,” pungkasnya.
(Okt)
