HARIANKANDIDAT.CO.ID – Kenaikan tarif Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung dinilai tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan finansial. Di tengah kebijakan tersebut, muncul berbagai pertanyaan publik terkait kesejahteraan pekerja dan tata kelola operasional jalan tol.
"Kalau tarif terus naik tetapi kesejahteraan pekerja justru dipertanyakan, maka ada alarm besar dalam tata kelola infrastruktur kita," tegas Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, Publik sekaligus Eksekutif Nasional AKKI, Benny N.A. Puspanegara.
Menurut Benny, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan hubungan industrial semata. Ketika tarif terus mengalami penyesuaian namun muncul informasi mengenai dugaan penurunan kesejahteraan pekerja, pengurangan tenaga kerja, maupun pertanyaan terkait pengelolaan jasa operasi, maka persoalan itu telah menyentuh aspek keadilan publik.
Ia menilai terdapat paradoks yang memprihatinkan. Di satu sisi masyarakat diminta memahami kenaikan tarif dengan berbagai argumentasi ekonomi dan efisiensi. Namun di sisi lain, publik juga mendengar informasi yang mempertanyakan kondisi kesejahteraan para pekerja yang menjadi bagian penting dalam operasional Jalan Tol.
"Kalau narasi ini benar, maka yang sedang tumbuh bukan hanya biaya perjalanan. Yang ikut tumbuh adalah jurang ketidakpercayaan publik," ujarnya minggu (5/7/2026).
Benny menegaskan bahwa keuntungan perusahaan dan langkah efisiensi merupakan hal yang wajar dalam dunia usaha. Namun pekerja tidak boleh menjadi pihak pertama yang dikorbankan atas nama efisiensi.
"Ketika efisiensi mulai menghitung pekerja sebagai beban, sesungguhnya yang sedang mengalami defisit bukan anggaran perusahaan, melainkan nurani pengelolanya," katanya.
Menurut Benny, Jalan Tol bukan sekadar bentangan beton yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Infrastruktur tersebut juga menjadi wajah negara dalam memperlakukan rakyatnya.
Karena itu, kata dia, apabila masyarakat merasakan tarif semakin tinggi, pekerja merasa kehidupannya semakin berat, dan transparansi pengelolaan semakin dipertanyakan, maka yang sedang mengalami kemacetan sesungguhnya bukan lalu lintas, melainkan akuntabilitas.
Lebih jauh, Benny menilai setiap pertanyaan yang berkembang di ruang publik terkait pengelolaan jasa operasi Jalan Tol harus dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
"Dalam negara demokrasi modern, transparansi bukan hadiah. Transparansi adalah kewajiban. Akuntabilitas bukan slogan, melainkan harga yang harus dibayar oleh setiap pengelola kepentingan publik," tegasnya.
Ia menilai masyarakat saat ini tidak lagi mudah terpukau oleh pencitraan semata. Publik lebih membutuhkan fakta, keterbukaan informasi, serta kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pernyataannya, Benny juga menyampaikan kritik bernada satire terhadap kondisi yang berkembang.
"Jangan sampai tarifnya sudah kelas premium, tetapi rasa keadilannya masih versi gratis uji coba. Jangan sampai rakyat diminta memahami penyesuaian tarif, sementara mereka sendiri tidak pernah mendapatkan penyesuaian kesejahteraan," sindirnya.
Menurut Benny, masyarakat pada dasarnya tidak mempermasalahkan perusahaan memperoleh keuntungan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika keuntungan tersebut dipersepsikan tidak berjalan beriringan dengan prinsip keadilan sosial.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan nasional harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap pekerja dan masyarakat.
"Ukuran keberhasilan infrastruktur nasional bukanlah seberapa tinggi tarif yang mampu dibayar masyarakat, melainkan seberapa tinggi martabat masyarakat yang berhasil dijaga oleh negara," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Benny menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan aset yang jauh lebih berharga dibanding keuntungan jangka pendek.
"Sebuah Jalan Tol yang megah tidak akan pernah mampu menutupi lubang besar bernama ketidakadilan. Retakan pada beton masih bisa ditambal, tetapi retakan pada kepercayaan publik hanya bisa diperbaiki dengan kejujuran, transparansi, dan keberanian untuk berpihak kepada keadilan," pungkasnya.
(Hen)
