HARIANKANDIDAT.CO.ID – Legalitas parkir yang menunjang operasional Radisson Hotel Lampung menjadi sorotan Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung.
Meski hotel telah beroperasi dan terintegrasi dengan kawasan Mall Boemi Kedaton (MBK), persoalan izin penyelenggaraan parkir justru baru mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (15/7/2026)
Dalam RDP tersebut, Komisi I meminta manajemen Radisson Hotel menindaklanjuti persoalan perizinan Parkir sesuai ketentuan yang berlaku. Selain legalitas, kapasitas lahan parkir dan akses keluar-masuk kendaraan juga menjadi perhatian.
Director Development Business Radisson Hotel Lampung, Liza Anggraini, mengatakan pihaknya menghormati rekomendasi Komisi I dan siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh persyaratan dipenuhi.
"Jadi, saran dan rekomendasi dari Komisi I untuk Radisson itu sendiri adalah izin penyelenggara untuk lahan Parkir. Karena saat ini Radisson terintegrasi dengan Mall Boemi Kedaton. Kami akan berkolaborasi secara humanis dengan dinas perizinan untuk mengetahui tata cara dan persyaratan izin penyelenggara lahan parkir tersebut," ujar Liza usai RDP.
Menurut Liza, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi untuk memastikan mekanisme perizinan yang harus ditempuh melalui sistem Online Single Submission (OSS). Hal itu diperlukan karena akses kendaraan Radisson Hotel masih terintegrasi dengan kawasan MBK.
Ia menegaskan, pengelolaan operasional Parkir bukan berada di bawah Radisson Hotel, melainkan dikelola pihak Mall Boemi Kedaton sebagai pemilik lahan.
"Pengelola Parkir bukan Radisson, tetapi dikelola oleh Mall Boemi Kedaton sebagai pemilik lahannya," jelasnya.
Meski demikian, akses masuk dan keluar kendaraan menuju hotel masih menggunakan kawasan yang sama. Karena itu, aspek administrasi dan teknis penyelenggaraan Parkir akan kembali dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Komisi I juga menyoroti kesesuaian kapasitas Parkir dengan kebutuhan operasional hotel. Menanggapi hal tersebut, Liza menyatakan manajemen siap melakukan penyesuaian apabila hasil evaluasi menunjukkan kapasitas yang tersedia belum memenuhi ketentuan.
"Kalau berdasarkan ketentuan OSS nanti kapasitas Parkir kami masih kurang, tentu akan kami tambahkan. Kalau ternyata sudah memenuhi atau bahkan melebihi ketentuan, berarti kami tinggal menyesuaikan administrasinya," katanya.
Dalam RDP itu, persoalan kepadatan arus kendaraan di sekitar Radisson Hotel dan Mall Boemi Kedaton, khususnya Jalan Teuku Umar, turut dibahas.
Liza membantah jika aktivitas hotel disebut sebagai penyebab utama kemacetan. Menurutnya, antrean kendaraan pada jam tertentu merupakan kondisi yang dapat terjadi pada kawasan dengan aktivitas keluar-masuk kendaraan cukup tinggi.
"Kalau dikatakan menjadi penyumbang kemacetan, saya rasa tidak seperti itu. Memang setiap gedung dengan akses keluar-masuk yang sama pasti ada antrean kendaraan pada jam tertentu, tetapi kami memiliki petugas yang mengatur lalu lintas sehingga kendaraan tetap dapat terurai dengan baik," ujarnya.
Ia menyebut pengelola kawasan juga telah melakukan pelebaran akses keluar kendaraan sebagai salah satu upaya mengurai kepadatan. Kendaraan kini memiliki pilihan akses menuju Jalan Sultan Agung maupun Jalan Teuku Umar.
"Kalau teman-teman media datang ke Mall Boemi Kedaton sekarang, akses keluarnya sudah diperlebar. Jalur tersebut dibuat untuk membantu mengurai kepadatan sehingga tidak lagi menumpuk di titik putaran balik maupun pintu masuk kawasan," tandasnya.
(Okt)
