HARIANKANDIDAT.CO.ID - Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Emersia Bandar Lampung selama tiga hari lalu disebut hanya menghamburkan anggaran jika tanpa ada output yang jelas untuk politik di Lampung.
Pasalnya, KPU Provinsi Lampung diketahui telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) selama tiga hari di hotel mewah di Bandar Lampung pada tanggal 2 hingga 4 Maret 2025 lalu.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung (UML) Candrawansah mengatakan, bahwa Presiden Prabowo Subianto telah tegas mengeluarkan Instruksi terkait efesiensi anggaran di tahun 2025. Untuk tidak mengadakan kegiatan yang hanya menghamburkan uang negara melalui FGD.
"Melalui sebuah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 tentu mempunyai maksud meningkatkan efisiensi tepat sasaran dan tidak adanya pemborosan anggaran," kata Candrawansah kepada media ini. Rabu (05/03)
Sehingga, kata dia, acara KPU Lampung pada waktu lalu harus memiliki output yang jelas untuk politik di Lampung, jangan hanya sekadar seremonial tanpa ada manfaat.
"Terkait dengan acara KPU Provinsi Lampung yang diselenggarakan secara mewah menurut saya secara politik bahwa kita ketahui, bahwa demokrasi itu mahal dan tentu juga dengan hasil yang diharapkan," ucapnya
Bahkan, sambung dia, jika melihat dari instruksi Presiden tentang efesiensi anggaran, tentu kurang baik acara KPU yang digelar di hotel mewah di Bandar Lampung itu.
"Apabila melihat dari Inpres Presiden 2025 tersebut maka tentu saja kurang baik, akan tetapi dilihat secara politik maka harus dilihat outputnya nanti," urainya
Ia menjelaskan, jangan sampai acara Kpu dihotel itu justru menimbulkan kegaduhan politik yang dihasilkan kedepan.
"Apabila linier antara anggaran yang dihabiskan dengan hasil demokrasi yang baik tentu dapat diterima, akan tetapi apabila tidak, pasti akan menjadi kegaduhan politik yang dihasilkan," tandasnya
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung kembali menuai sorotan publik setelah diduga mengabaikan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
Alih-alih mengikuti instruksi untuk memangkas anggaran dan melakukan penghematan, KPU Lampung dikabarkan menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) selama tiga hari di Hotel Emersia, sebuah hotel mewah di Bandar Lampung.
Menurut informasi yang diterima, acara FGD yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 Maret 2025 ini melibatkan sejumlah pihak terkait penyusunan laporan evaluasi pemilihan tahun 2024 di lingkungan KPU Lampung.
Namun, yang menjadi perhatian publik adalah pemilihan lokasi acara yang dinilai tidak mencerminkan upaya efisiensi anggaran yang sebelumnya disarankan oleh Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu.
Instruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan bijak dan tidak boros, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.
KPU Lampung, yang seharusnya menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas kelancaran dan transparansi pemilu, justru menuai kecaman atas keputusan menggelar acara di hotel berbintang.
Para kritikus menilai bahwa penggunaan dana untuk acara FGD yang berlangsung di hotel mewah seakan bertentangan dengan pesan efisiensi yang digalakkan oleh pemerintah pusat.
Ketua Gepak Lampung, Wahyudi Hasyim mengungkapkan kecewaannya. Pola kerja KPU Lampung masih membandel. Dimana tidak mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo.
Terlebih kata dia, saat ini Lampung sedang di terpa bencana banjir. Mungkin sebaiknya anggaran kegiatan di hotel tersebut bisa di gunakan untuk bantuan sosial.
"Seharusnya Kpu mengikuti arahan Presiden yang mengutamakan penghematan anggaran. Mengadakan acara di hotel mewah selama tiga hari jelas menjadi sorotan karena tidak mencerminkan prinsip efisiensi yang diharapkan," ujarnya.
Terkait dugaan ini, KPU Lampung hingga berita ini diturunkan belum memberikan klarifikasi resmi.
Namun, sejumlah pihak mendesak agar Kpu memberikan penjelasan terkait alokasi anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut.
Penyelenggaraan acara FGD ini pun menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan lembaga pengawas anggaran.
Pihak berharap agar KPU Lampung segera menjelaskan penggunaan dana tersebut dan memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar sejalan dengan prinsip transparansi dan efisiensi yang telah ditekankan oleh Presiden Prabowo.
Sejumlah elemen masyarakat pun menyuarakan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran pemilu, terutama di daerah-daerah, agar anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan.
Ke depan, diharapkan KPU Lampung dan lembaga-lembaga terkait lainnya dapat lebih bijaksana dalam menyikapi isu efisiensi anggaran, guna memastikan pelaksanaan Pemilu yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Peserta kabupaten kota beserta stoke holder aula kantor belum memadai kapasitasnya sehingga dilaksanakan dihotel, tetkait pemberian penghargaan kepada stoke holder ditumpangkan dgn kegitan FGd karena untuk efesiansi anggaran.
Sementara, Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami saat dikonfirmasi media ini berdalih, jika saat ini kantor KPU belum mampu menampung kapasitas yang banyak untuk di adakan kegiatan.
"Peserta kabupaten kota beserta stake holder aula kantor belum memadai kapasitasnya sehingga dilaksanakan dihotel," katanya
Sehingga, Sambung Bustami, dalam acara tersebut juga disusupi pemberian penghargaan kepada stakeholder untuk menghemat anggaran.
"terkait pemberian penghargaan kepada stoke holder ditumpangkan dgn kegitan FGd karena untuk efesiansi anggaran," tandasnya.
(Gung)
