HARIANKANDIDAT.CO.ID – Antrean panjang kendaraan, khususnya truk, di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk mendapatkan solar bersubsidi dinilai tidak hanya menjadi persoalan pelayanan, tetapi juga dapat berdampak terhadap aktivitas perekonomian.
Pengamat ekonomi Universitas Lampung (Unila), Usep Syaipudin, mengatakan antrean kendaraan di SPBU dapat terjadi karena sejumlah faktor, mulai dari ketersediaan stok yang terbatas hingga dugaan praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Antrean truk di SPBU untuk membeli Solar subsidi kerap terjadi karena beberapa alasan, seperti ketersediaan stok yang terbatas dan penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab," kata Usep.
Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat untuk memastikan Solar subsidi benar-benar diterima masyarakat dan sektor transportasi yang berhak mendapatkannya.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan, kata Usep, yakni memastikan penerapan QR Code Subsidi berjalan secara tepat. Selain itu, pengawasan serta penindakan terhadap praktik penimbunan BBM Bersubsidi secara ilegal juga harus dilakukan secara konsisten oleh Pertamina bersama aparat penegak hukum.
"Pertamina dan aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penimbunan BBM subsidi ilegal," ujarnya.
Usep juga menyoroti adanya perbedaan harga yang cukup besar antara BBM Bersubsidi dan BBM nonsubsidi. Menurutnya, selisih harga tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian konsumen tetap berupaya mendapatkan BBM subsidi.
Kondisi itu, lanjut dia, berpotensi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyimpan atau menyalurkan kembali BBM Bersubsidi demi memperoleh keuntungan.
Di sisi lain, panjangnya antrean kendaraan di SPBU dinilai memiliki efek berantai terhadap perekonomian. Bagi kendaraan angkutan seperti truk dan bus, waktu yang terbuang dalam antrean dapat meningkatkan biaya operasional.
"Antrian BBM tentu berdampak negatif terhadap roda perekonomian. Bagi kendaraan angkutan seperti truk dan bus akan meningkatkan biaya operasional mereka," jelasnya.
Peningkatan biaya operasional tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi distribusi dan mobilitas barang, jasa maupun orang. Jika terjadi secara terus-menerus, persoalan antrean BBM tidak lagi hanya menjadi masalah di lingkungan SPBU, tetapi dapat merembet pada kelancaran aktivitas ekonomi secara lebih luas.
"Hal tersebut akan berdampak pada distribusi dan mobilitas barang, jasa maupun orang," katanya.
Selain mengganggu sektor transportasi dan distribusi, antrean kendaraan yang memanjang hingga badan jalan juga berpotensi mengganggu aktivitas serta kenyamanan masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar SPBU.
Karena itu, Usep menilai penyelesaian persoalan antrean Solar bersubsidi membutuhkan pengawasan dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan stok, distribusi, penggunaan QR Code, hingga penindakan apabila ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Dengan demikian, penyaluran Solar subsidi diharapkan lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan antrean panjang yang pada akhirnya membebani pelaku usaha transportasi maupun masyarakat umum.
(Okt)
