HARIANKANDIDAT.CO.ID – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Deni Ribowo, mendorong pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat di kawasan yang pernah menjadi sasaran penindakan peredaran narkoba. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah peredaran narkoba kembali terulang melalui pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan masyarakat.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan, persoalan narkoba tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus ditangani sebagai persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Minggu (25/10/2026)
Menurutnya, penindakan yang dilakukan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu dilanjutkan dengan program pembinaan dari pemerintah daerah, terutama di wilayah yang telah teridentifikasi sebagai kawasan rawan peredaran Narkoba.
“Setelah dilakukan penindakan, kampung itu mau diapakan? Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Pemerintah daerah harus hadir memberikan pembinaan dan melihat potensi apa yang bisa dikembangkan masyarakat,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pemberdayaan dapat dilakukan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, hingga bantuan akses permodalan bagi masyarakat.
Potensi lokal seperti produksi makanan, usaha kue, gula semut, menjahit, dan bengkel dapat dikembangkan sesuai kemampuan warga. Dengan begitu, masyarakat memiliki peluang mendapatkan penghasilan secara legal dan berkelanjutan.
Ia juga mendorong pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perusahaan di sekitar wilayah tersebut untuk mendukung pelatihan, permodalan, dan penyerapan tenaga kerja.
Bahkan, ia mengusulkan agar produk UMKM dari kawasan binaan dapat dipasarkan melalui kerja sama dengan perkantoran pemerintah, perbankan, dan perusahaan di Provinsi Lampung.
“Misalnya, warga membuat kue. Pemerintah daerah bisa membantu membuka akses pasar agar produknya terserap. Dengan begitu, usaha mereka berjalan, ada pemasukan setiap hari, dan masyarakat memiliki kegiatan ekonomi,” jelasnya.
Selain pemberdayaan ekonomi, ia menyoroti bahaya penggunaan vape yang diduga dapat menjadi sarana penyalahgunaan Narkoba melalui cairan atau liquid tertentu.
Karena itu, ia mendorong penguatan edukasi bahaya Narkoba di lingkungan sekolah serta peningkatan pengawasan terhadap peredarannya, dengan melibatkan pemerintah, BNN, dan pihak terkait.
Ia menilai, pencegahan harus dilakukan sejak dini agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba maupun terlibat sebagai kurir peredaran gelap narkotika.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pengguna Narkoba tidak selalu memiliki peran yang sama dengan pengedar. Sebagian pengguna dapat terjerat menjadi kurir karena ketergantungan dan tekanan ekonomi sehingga membutuhkan penanganan sesuai kondisi serta ketentuan hukum yang berlaku.
Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk menangani persoalan Narkoba secara menyeluruh.
“Polisi dan BNN menjalankan fungsi pencegahan serta penindakan. Pemerintah daerah memberikan pembinaan dan pelatihan, perbankan membantu akses permodalan, sementara perusahaan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap, keterlibatan seluruh pihak dalam program pascapenindakan dapat memutus mata rantai peredaran narkoba sekaligus membangun kemandirian ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung.
(Ajf)
