Agus Djumadi Soroti Penyerahan PSU Perumahan, Developer Bakal Dipanggil

Redaksi Harian Kandidat - Rabu, 18 Nov 2026 - 23:00 WIB
Agus Djumadi Soroti Penyerahan PSU Perumahan, Developer Bakal Dipanggil
Ketua Komisi III Agus Djumadi - Yudi/Harian Kandidat
Advertisements

HARIANKANDIDAT.CO.ID – Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung berencana memanggil sejumlah pengembang (developer) perumahan untuk membahas persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), termasuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang menjadi kewajiban pengembang.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap perkembangan pembangunan kawasan permukiman di Kota Bandar Lampung, sekaligus memastikan setiap pengembang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ketua Komisi III Agus Djumadi mengatakan, kawasan permukiman menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan pembangunan Kota Bandar Lampung. Karena itu, keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial harus menjadi perhatian pemerintah maupun pihak pengembang.

"Perkembangan pembangunan Kota Bandar Lampung salah satu aspeknya adalah kawasan permukiman. Tentunya ini juga menjadi pusat perhatian pemerintah, khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyerahan Psu perumahan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

Menurutnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibangun oleh pengembang harus dilaporkan dan diserahkan kepada pemerintah kota agar dapat dikelola serta dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

"Pada intinya, sarana fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di kawasan perumahan harus diserahkan atau disampaikan laporannya kepada pemerintah kota untuk segera difasilitasi. Jangan sampai fasilitas umum dan fasilitas sosial ini menjadi persoalan atau sengketa di kemudian hari," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya proses verifikasi terhadap Psu sebelum dilakukan penyerahan kepada pemerintah daerah. Proses tersebut dinilai perlu dilakukan sejak pembangunan kawasan perumahan mendekati tahap penyelesaian.

Menurutnya, pengawasan dan verifikasi sejak awal penting untuk menghindari munculnya persoalan setelah kawasan perumahan selesai dibangun dan dihuni masyarakat.

"Jangan sampai setelah pembangunan selesai justru muncul permasalahan di kemudian hari. Ini bisa merugikan pihak developer sendiri, baik dari aspek sosial maupun lingkungan," katanya.

(Okt)

Advertisements
Share:
Editor: Redaksi Harian Kandidat
Source: Harian Kandidat

BACA JUGA

Advertisements

BERITA POPULER

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

BERITA TERBARU

Advertisements

BERITA PILIHAN

Advertisements

TAG POPULER

  1. #1
  1. #2
  1. #3
  1. #4
  1. #5
Advertisements

VIDEO TERBARU

Advertisements
© 2024 Hariankandidat.co.id. All Right Reserved.