HARIANKANDIDAT.CO.ID – Persoalan kesenjangan digital dalam pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu aspirasi penting yang disampaikan warga Kelurahan Sumur Putri, Kota Bandar Lampung, dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung, H. Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H.
Aspirasi tersebut disampaikan oleh Kurnaesih, salah seorang warga Kelurahan Sumur Putri, yang mengungkapkan masih adanya masyarakat lanjut usia (lansia), khususnya mereka yang hidup sendiri tanpa pendampingan keluarga, yang belum tersentuh program bantuan pemerintah akibat kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
Menurut Kurnaesih, persoalan tersebut terutama berkaitan dengan perubahan data pekerjaan dalam dokumen kependudukan yang dinilai berpengaruh terhadap kesesuaian data masyarakat dalam proses pendataan calon penerima bantuan sosial.
Ia menjelaskan, sebagian lansia tidak memiliki telepon genggam berbasis Android maupun iOS yang diperlukan untuk mengakses aplikasi pelayanan administrasi kependudukan. Selain keterbatasan perangkat, rendahnya kemampuan menggunakan teknologi digital menjadi hambatan tersendiri.
Akibatnya, sejumlah lansia kesulitan memperbarui data kependudukan mereka, termasuk perubahan status pekerjaan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
"Ada warga lanjut usia yang sudah tidak bekerja, tetapi data pekerjaannya belum berubah. Mereka kesulitan mengurus perubahan tersebut karena tidak memiliki telepon pintar dan tidak ada keluarga yang mendampingi. Akibatnya, mereka berpotensi terlewat dalam pendataan bantuan pemerintah," ungkap Kurnaesih dalam forum reses tersebut.
Kurnaesih mengusulkan agar Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem jemput bola menggunakan mobil pelayanan keliling.
Menurutnya, program tersebut sangat dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat lanjut usia, terutama yang tinggal sendiri, memiliki keterbatasan mobilitas, tidak memiliki perangkat digital, maupun tidak mampu mengoperasikan aplikasi pelayanan kependudukan.
Melalui pelayanan keliling, petugas Disdukcapil diharapkan dapat membantu pembaruan data pekerjaan dan elemen data kependudukan lainnya sesuai ketentuan, tanpa mengharuskan warga mengurus seluruh proses melalui telepon pintar pribadi.
Menanggapi aspirasi Kurnaesih, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menyatakan akan menyampaikan usulan warga Kelurahan Sumur Putri kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.
Menurut Fauzi, perkembangan teknologi dalam pelayanan publik seharusnya memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan justru menimbulkan hambatan baru bagi kelompok rentan.
"Digitalisasi pelayanan publik merupakan sebuah kemajuan. Namun, jangan sampai kemajuan teknologi justru membuat masyarakat lanjut usia, terutama yang hidup sendiri dan tidak memiliki telepon pintar, kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan pemerintah. Digitalisasi jangan sampai menjadi penghalang pelayanan publik," ujar Fauzi Heri.
Ia menilai, pelayanan administrasi kependudukan harus tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi.
"Negara harus hadir untuk semua warga negara. Jangan sampai hanya karena seorang lansia tidak memiliki Android atau tidak mampu menggunakan aplikasi, haknya untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan menjadi terhambat," tegasnya.
Fauzi menambahkan, usulan pelayanan mobil keliling merupakan salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjangkau masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan mengakses pelayanan digital.
"Saya akan menyampaikan aspirasi Ibu Kurnaesih dan warga Sumur Putri ini kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Harapannya, Disdukcapil dapat menghadirkan pelayanan jemput bola, khususnya bagi lansia yang hidup sendiri dan tidak memiliki kemampuan mengakses layanan digital," katanya.
Lebih lanjut, Fauzi mengingatkan bahwa pembaruan data kependudukan merupakan bagian penting dalam mendukung ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Meski demikian, ia menekankan bahwa perubahan data pekerjaan tidak secara otomatis menjadikan seseorang berhak menerima bantuan sosial. Penetapan penerima bantuan tetap harus melalui proses verifikasi dan memenuhi kriteria yang ditentukan pemerintah.
Karena itu, pembenahan administrasi kependudukan perlu berjalan beriringan dengan pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat agar kelompok rentan tidak terabaikan.
"Jangan sampai ada orang tua yang hidup sendirian, sudah tidak memiliki penghasilan, tetapi tidak terjangkau pelayanan hanya karena tidak memahami teknologi. Pemerintah harus mampu mendatangi masyarakat yang membutuhkan, bukan semata-mata menunggu masyarakat datang atau mengakses aplikasi," ujarnya.
Fauzi berharap aspirasi yang disampaikan Kurnaesih dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan pelayanan publik yang lebih inklusif, mudah diakses, dan berpihak kepada kelompok masyarakat rentan.
Ia juga berharap pelayanan administrasi kependudukan keliling dapat diintegrasikan dengan pendataan masyarakat rentan di tingkat kelurahan, sehingga pemerintah memiliki informasi yang lebih akurat mengenai lansia yang membutuhkan pendampingan pelayanan maupun perlindungan sosial.
"Ukuran keberhasilan digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar berapa banyak aplikasi yang dibuat pemerintah, tetapi seberapa banyak masyarakat yang benar-benar dapat menikmati pelayanan tersebut. Teknologi harus menjadi jembatan pelayanan, bukan tembok penghalang bagi masyarakat kecil," pungkas Fauzi Heri.
(Ajf)