HARIANKANDIDAT.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Sosial kembali meningkatkan Alokasi Anggaran untuk program bantuan sosial (bansos) berupa beras di tahun 2025.
Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp9,3 miliar, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp6 miliar.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Aklim Sahadi, menyatakan bahwa lonjakan anggaran ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, termasuk meningkatnya jumlah warga rentan miskin di kota tersebut.
"Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya yang belum pernah menerima bantuan dari program nasional seperti PKH, dapat merasakan perhatian pemerintah," ujar Aklim.
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) juga meningkat signifikan, dari 34 ribu kepala keluarga (KK) pada tahun lalu menjadi 44 ribu KK tahun ini. Program ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang dinilai rawan, seperti daerah pesisir yang sering terdampak banjir , antara lain Panjang, Bumi Waras, Telukbetung Timur, Telukbetung Barat, Tanjungkarang Barat, dan Rajabasa.
Menurut Aklim, kawasan pesisir memerlukan perhatian khusus mengingat tingginya risiko bencana serta angka kemiskinan yang cukup besar.
Distribusi Bansos Beras ini akan dilakukan dalam tiga tahap sepanjang tahun 2025, yaitu pada bulan Maret, Juni, dan Oktober. Setiap keluarga penerima akan mendapatkan jatah sebanyak 5 kilogram beras di tiap tahap.
Dinas Sosial menggandeng Perum Bulog dalam proses distribusi untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih penerima.
"Kami percayakan pendistribusian kepada Bulog karena mereka memiliki stok yang memadai dan sistem distribusi yang terpercaya. Dengan begitu, beras bisa langsung sampai ke tangan warga di 20 kecamatan se-Kota Bandar Lampung," tambah Aklim.
Selain itu, Dinas Sosial juga menggencarkan koordinasi dengan aparat kecamatan dan kelurahan guna memastikan akurasi data penerima manfaat. Fokus utamanya adalah menjangkau warga yang belum pernah tersentuh program bantuan nasional.
"Dengan penguatan program ini, kami berharap dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dan memperkokoh ketahanan sosial di tengah tantangan yang ada," pungkasnya.
