HARIANKANDIDAT.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membuka opsi penggunaan hotel sebagai tempat pelaksanaan rapat atau kegiatan kedinasan, namun tetap menekankan prinsip efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Menurut Marindo, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Lampung diberi keleluasaan untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Penggunaan hotel dimungkinkan apabila kapasitas gedung milik pemerintah tidak mencukupi, terutama jika peserta kegiatan dalam jumlah besar.
"Kita akan pastikan OPD-OPD benar-benar mengkaji kebutuhan penggunaan hotel. Kalau memang kapasitas gedung pemerintah tidak mencukupi, maka penggunaan hotel bisa dilakukan. Tapi prinsip efisiensi tetap jadi pertimbangan utama," jelas Marindo.
Terkait pembiayaan kegiatan tersebut, Marindo menambahkan bahwa mekanisme akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Setiap OPD wajib menyusun rencana kegiatan yang realistis dan disesuaikan dengan kapasitas fiskal.
"Nanti akan dibahas bersama DPRD, dan tentu akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang jelas, kegiatan yang dilaksanakan di hotel harus benar-benar penting dan tidak bisa dilakukan di fasilitas milik pemerintah," terangnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih belum stabil sepenuhnya. Oleh karena itu, Pemprov Lampung mendorong agar setiap kegiatan disusun secara efektif dan efisien.
"Untuk saat ini kita masih normatif, belum banyak aktivitas yang dilakukan di hotel. Semua disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kami ingin pastikan anggaran yang ada digunakan sebaik mungkin," tutupnya. (*)
