HARIANKANDIDAT.CO.ID – Lampung Corruption Watch (LCW) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran untuk mengusut tuntas dugaan korupsi proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) jaringan perpipaan senilai Rp8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022.
Proyek tersebut kini tengah diselidiki Kejari Pesawaran berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-07/L.8.21/Fd.1/06/2025.
Ketua Lcw Juendi Leksa Utama, S.H., M.H. menegaskan bahwa Kejari harus berani memeriksa seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Bupati Pesawaran selaku penanggung jawab anggaran, Kepala Dinas PUPR, Direktur PDAM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak rekanan pelaksana, hingga unsur Kementerian PUPR yang memberikan persetujuan proyek.
“Kejaksaan harus transparan dan profesional, tanpa pandang bulu. Seluruh pihak terkait harus diperiksa demi mengungkap ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang merugikan negara,” tegas Juendi.
Menurut Juendi, proyek yang seharusnya dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman itu secara tiba-tiba dialihkan ke Dinas PUPR. Target proyek mencakup pembangunan 1.600 sambungan rumah (SR) di empat desa. Namun faktanya, proyek gagal total dan air bersih tidak pernah tersalurkan ke warga.
“Kami menduga proyek ini tidak sesuai rencana teknis dan tidak membangun jaringan baru sebagaimana dokumen perencanaan. Negara dirugikan hingga Rp8 miliar,” ungkapnya.
Lcw juga menyoroti lemahnya pengawasan dan potensi rekayasa dalam pelaksanaan proyek, yang patut dicurigai sebagai bagian dari praktik korupsi berjamaah.
Pihaknya mendesak Kejari segera mengumumkan hasil penyelidikan kepada publik dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
“Ini momentum bagi Kejari Pesawaran untuk membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Lcw akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” tutupnya.
