HARIANKANDIDAT.CO.ID - Skandal dugaan korupsi di tubuh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Lampung disebut sebagai sarang tuyul.
Pasalnya, Dugaan mark-up anggaran proyek tahun 2024 yang menyeret nama pejabat inti Dinas Perkim menguak borok birokrasi busuk di bawah hidung Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Pemerhati kebijakan hukum, sosial, dan publik Benny N.A. Puspanegara menilai diamnya Kepala Dinas Thomas Edwin dan sikap berkelit Sekretaris Dinas Tony Ferdinansyah dianggap sebagai sinyal bahaya bagi masa depan birokrasi Lampung.
“Dua nama itu sebagai bagian dari birokrasi gaya lama yang harus disingkirkan segera oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.Sudah cukup rakyat dibohongi! Singkirkan segera rayap-rayap Perkim itu. Kalau Lampung mau bersih dari pejabat bermental ‘tuyul’, ini saatnya Gubernur Mirza bergerak. Jangan tunggu APH! Ini perintah Presiden!” tegas Benny, Rabu (9/7/2025).
Menurutnya, Gubernur sebagai atasan langsung tak perlu menunggu aparat penegak hukum. Sebagai kader Prabowo dan perpanjangan tangan pemerintah pusat, Gubernur harus paham dan patuh pada agenda perang terhadap korupsi yang telah berulang kali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau terbukti, jangan pakai lama — rompi oranye-kan! Sudah terlalu banyak tuyul birokrasi hidup dari hasil korupsi di Lampung. Kalau Mirza diam, rakyat yang akan murka!” cetusnya.
Benny menegaskan, dugaan mark-up anggaran proyek yang menyeret Dinas Perkim hanyalah puncak dari gunung es. Jika tidak segera ditindak, ini akan menjadi penyakit menular ke dinas-dinas lain.
Ia pun menyambut baik langkah LSM Gembok yang berani membongkar kasus ini. Baginya, keberanian sipil seperti inilah yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di daerah.
“Momentum Gubernur baru, Presiden baru, dan caranya pun harus baru. Ini harapan seluruh masyarakat baik di dalam maupun luar Lampung,” tegas Benny yang juga Relawan Independen Prabowo dan pendukung 02 pada Pilgub Lampung lalu.
Tak hanya menyoroti pejabat, Benny juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal dan melawan praktik korupsi.
“Tokoh adat, LSM, tokoh masyarakat, media, mahasiswa, civil society – semua harus bersatu! Lawan habis koruptor! Ini prioritas utama Presiden Prabowo!” katanya lagi.
Sebagai Sekjen Bangsawan Muda Indonesia, Benny juga menegaskan bahwa kejahatan korupsi bukan hanya soal hukum, tapi menyangkut hukum alam dan moral.
“Sekadar mengingatkan, setiap perbuatan pasti kembali ke diri masing-masing. Di dunia bisa masuk penjara, bisa stroke, keluarga hancur, aib terbuka – semua ada balasannya. Apalagi di akhirat!”
Dinas Perkim kini berada di titik nadir. Dengan membiarkan para “drakula penghisap uang rakyat” bercokol, Gubernur hanya akan mengundang gelombang ketidakpercayaan publik yang makin menguat.
Diberitkan sebelumnya, dikonfirmasi terkait dugaan mark-up anggaran pada sejumlah proyek tahun 2024, Tony mengakui bahwa pihaknya telah menerima surat resmi dari LSM Gerakan Masyarakat Bongkar Korupsi (GEMBOK) terkait temuan dugaan penyimpangan anggaran.
Namun alih-alih bersikap transparan, Tony justru memilih bermain aman dengan jawaban klise.
"Suratnya sudah kami terima dan masih kami pelajari," ujarnya tanpa menunjukkan itikad jelas untuk menindaklanjuti dugaan tersebut.
Ketika ditanya soal panggilan dari Komisi IV DPRD Lampung, Tony lagi-lagi menjawab normatif. Ia berdalih bahwa pihaknya hanya berkomunikasi secara lisan, tanpa menjelaskan substansi pembicaraan.
"Belum detail, nanti kita lihat dulu," katanya seolah menggantung pertanyaan.
Lebih jauh, Tony menyatakan bahwa pihaknya siap jika dipanggil DPRD, tetapi sikap tertutupnya terhadap pertanyaan media justru mencerminkan sebaliknya.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut oleh tim Harian Kandidat, Tony menutup rapat informasi dan seakan menghindari pertanyaan penting terkait Dugaan Korupsi.
(Vrg)
