HARIANKANDIDAT.CO.ID - Pernyataan Sikap Benny N.A Puspanegara Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, Cicit Ulama Besar Kepaksian Buay Bejalan di Way Skalabekhak – Penjaga Marwah Adat dan Nilai Keadilan.
Bandar Lampung tengah diguncang oleh kenyataan pahit dan mengecewakan Pemkot Bandar Lampung secara resmi menghibahkan dana sebesar Rp60 Miliar dari APBD kepada Kejaksaan Tinggi Lampung untuk pembangunan gedung baru.
Dana itu akan dikucurkan dalam dua tahap: Rp15 Miliar tahun 2025 untuk struktur bangunan, dan Rp45 Miliar di tahun 2026 untuk tahap akhir. Total: Rp60 Miliar. Bukan angka kecil. Bukan angka enteng. Itu uang rakyat!
MARI KITA BERTANYA DENGAN AKAL SEHAT
Di mana sense of crisis para pejabat kota?
Apakah tidak ada kebutuhan rakyat yang lebih mendesak daripada membangun gedung megah untuk lembaga vertikal yang bukan kewenangan daerah?
Di mana tangisan rakyat tentang jalan rusak, jika banjir dan genangan air dimana mana, rumah tidak layak huni, sekolah bocor, anak anak masih banyak yang kurang gizi, ruang ramah anak, dan pelayanan kesehatan yang masih belum merata, pengangguran?
Kenapa rakyat selalu menjadi objek pajak, tapi tidak pernah menjadi subjek kepentingan?
KEMARAHAN INI NYATA
Benny Puspa mengajak semua eleman tidak tinggal diam.
Sebagai putra daerah juga bagian dari jaringan adat Nusantara, tidak bisa berkompromi dengan kebijakan yang telah mencabik-cabik rasa keadilan publik.
60 Miliar untuk Kejati bukan hanya keliru secara teknis, tapi menyakitkan secara moral!
Bayangkan, di saat warung kecil, nelayan, pedagang kecil, buruh, pengemudi ojek online, semua dicekik dengan pungutan, retribusi, pajak, denda keterlambatan pejabat kota dengan ringan hati menjadi "Dermawan", seolah dana Apbd adalah warisan pribadi yang bebas diberikan kepada siapa pun.
Apbd bukan milik Walikota.
APBD adalah amanah rakyat.
Pajak bukan hasil sulap, tapi hasil dari keringat rakyat.
SERUAN PERLAWANAN MORAL
“Rakyat Bukan Sapi Perah Pajak!”
Saya menyerukan dengan lantang dan tegas:
STOP BAYAR PAJAK!
Sampai ada koreksi dan klarifikasi yang transparan dan bisa diterima akal sehat,
saya menyatakan ajakan kepada masyarakat Bandar Lampung untuk melakukan:
PEMOGOKAN PEMBAYARAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PERLAWANAN MORAL!
Karena saat pajak hanya digunakan untuk menjilat kekuasaan vertikal, membangun menara megah untuk elite, dan mengabaikan kebutuhan dasar rakyat, maka tidak ada lagi kewajiban moral bagi rakyat untuk terus menjadi sapi perah sistem yang bobrok ini.
INI BUKAN ANARKI, TAPI SERUAN HATI NURANI
Saya tidak mengajak melawan hukum. Saya mengajak rakyat untuk membuka mata, menyadari bahwa uang kita dipakai tanpa rasa malu, tanpa perasaan bersalah. Saya mengajak untuk membangkang secara bermartabat, melalui tekanan sosial, tekanan publik, dan mogok pembayaran pajak sampai ada perbaikan.
Kami bukan warga kelas dua.
Kami bukan pengemis yang hanya pantas dipajaki dan ditekan.
Kami adalah pemilik sah negeri ini baik secara hukum, adat, maupun sejarah.
INGAT, TANAH INI BERDARAHKAN PENGORBANAN
Negeri ini tidak berdiri dari kemewahan, tapi dari darah, harta, dan air mata para leluhur yang tak tercatat sejarah. Mereka yang berjuang tanpa pamrih. Mereka yang memberikan hidupnya demi tanah ini. Hari ini, cucu-cicit mereka justru dipajaki habis-habisan, ditinggalkan dalam penderitaan, sementara pejabatnya hidup dalam kemegahan, membagi-bagikan dana miliaran untuk gedung baru seolah sedang bagi-bagi kue ulang tahun.
CUKUP SUDAH!
Jika Walikota merasa bangga menjadi “dermawan dari uang rakyat”, maka rakyat juga berhak untuk berkata :
Kami rakyat tidak akan membayar sepeser pun pajak, jika ujung ujungnya bukan untuk rakyat.
KESIMPULAN
Hibah Rp60 Miliar adalah penghinaan terhadap penderitaan rakyat.
Pajak yang dibayar rakyat telah diselewengkan dari prinsip keadilan anggaran.
Kami menyerukan STOP BAYAR PAJAK sebagai bentuk perlawanan moral dan sosial.
Pemerintah harus dikembalikan menjadi pelayan rakyat, bukan pelayan elite dan aparat pusat.
Bandar Lampung, 29 September 2025
Benny N.A Puspanegara
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, dan Publik dan Jaringan Adat Nusantara
Catatan : Seruan ini adalah bentuk kritik tajam dan tekanan sosial politik yang sah dalam Negara Demokrasi. Kita menolak kekerasan tapi kita menuntut keadilan dan tanggung jawab dari setiap rupiah uang rakyat.
