HARIANKANDIDAT.CO.ID — Dugaan penipuan dana revitalisasi sekolah di Kabupaten Lampung Barat yang disebut melibatkan oknum pejabat terus menjadi perbincangan hangat.
Namun hingga kini, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus belum memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut.
Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor 0853-xxxx-xxxx, Bupati Parosil tidak merespons pesan yang dikirimkan.
Upaya serupa juga dilakukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat, namun hasilnya sama tidak ada jawaban hingga berita ini diturunkan.
Sikap diam dua pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.
Banyak pihak menilai, dugaan penipuan dana revitalisasi Sekolah seharusnya segera ditanggapi secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin liar.
Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan penipuan berkedok bantuan dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat di dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Barat diduga libatkan oknum pejabat.
Disinyalir, Puluhan kepala Sekolah dasar (SD), baik negeri maupun swasta, mengaku menjadi korban setelah diminta menyetorkan uang dengan iming-iming bantuan miliaran rupiah.
Para korban berasal dari Sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama (Kemenag).
Mereka dijanjikan akan mendapatkan dana revitalisasi dari pusat, namun belakangan diketahui bahwa nama Sekolah mereka sama sekali tidak tercatat dalam program resmi pemerintah pusat.
Seorang keluarga korban berinisial H, kepada media ini mengungkapkan bahwa praktik ini diduga melibatkan dua oknum pejabat daerah berinisial NU dan D, yang berperan aktif mengatur dan mengoordinasikan pengumpulan dana dari para kepala Sekolah.
“Saya ingatkan kepada oknum pejabat yang terlibat dalam tipu proyek revitalisasi Sekolah agar segera mengembalikan uang para korban yang mencapai miliaran rupiah. Dari 48 korban, salah satunya adalah keluarga saya sendiri. Jika tidak dikembalikan, kami siap menempuh jalur hukum,” kata Heri, Selasa (11/11).
Hasil penelusuran redaksi menunjukkan bahwa modus operandi kedua oknum ini berjalan rapi dan terstruktur.
Sementara D, yang diketahui menjabat di lingkungan pendidikan tingkat SD, bertugas menghimpun setoran dari kepala Sekolah dengan dalih “biaya administrasi” dan “proses pengajuan bantuan ke pusat.
Tak hanya itu, keduanya bahkan mengklaim memiliki “jalur langsung” ke kementerian sehingga bisa mengurus bantuan bagi Sekolah di bawah Kemenag. Namun hingga kini, tak satu pun sekolah menerima bantuan sebagaimana dijanjikan.
