HARIANKANDIDAT.CO.ID - DPD Relawan RMD Provinsi Lampung menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pertama sebagai langkah awal menyusun arah gerakan sosial kemasyarakatan untuk tahun 2026.
Agenda ini diikuti jajaran DPC dari tujuh kabupaten/kota yang telah resmi terbentuk, sekaligus menjadi ajang penghimpunan usulan program dari seluruh daerah.
Ketua DPD Relawan RMD Lampung, Kennedy, menjelaskan bahwa Rakerda perdana ini masih berfokus pada penghimpunan masukan dari DPC.
Usulan tersebut selanjutnya akan dipadukan menjadi satu kerangka besar yang akan disampaikan kepada pemerintah provinsi.
"Hasil kesimpulannya belum kita rilis, karena ini masih berbentuk usulan. Semua DPC mengajukan program sosial kemasyarakatan di daerah masing-masing, yang nanti akan kita kumpulkan menjadi satu lalu disampaikan ke pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun kesejahteraan lainnya," ujar Kennedy.
Dalam arah pembahasan Rakerda, isu-isu sosial kemasyarakatan menjadi fokus utama. Kennedy menegaskan bahwa prioritas Relawan RMD selaras dengan program pemerintah pusat maupun daerah.
"Yang jelas itu adalah program dari pemerintah. Di bidang pendidikan, sosial, dan juga kesehatan itulah yang paling utama, " jelasnya.
Selain tiga bidang tersebut, Relawan RMD juga menyoroti persoalan infrastruktur dasar yang masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Kennedy menekankan bahwa relawan siap menjadi jembatan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah provinsi.
"Untuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, ketika tidak tersampaikan, mereka bisa menyampaikan melalui DPC, atau langsung ke DPD. Insyaallah bisa kita teruskan kepada Pak Gubernur," tegasnya.
Terkait implementasi usulan program, Kennedy menyampaikan bahwa seluruh kegiatan sosial yang akan dijalankan Relawan RMD harus sejalan dan dikonsultasikan dengan pemerintah.
"Tentu saja bekerja sama dengan pemerintah. Kita mencocokkan usulan dengan program pemerintah agar sinkronisasi berjalan, " katanya.
Dengan cara ini, program relawan dinilai lebih efektif serta dapat memberikan dampak langsung sesuai kebutuhan masyarakat.
Dari tujuh kabupaten/kota yang sudah bergabung, Relawan RMD menargetkan perluasan struktur hingga mencakup 12 kabupaten/kota pada awal 2026. Namun, proses pengisian kepengurusan dilakukan secara selektif.
Kennedy menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin sembarang menunjuk calon ketua DPC, mengingat Relawan RMD membawa nama dan foto Gubernur Lampung sebagai identitas organisasi.
"Kita selektif dalam memilih ketua DPC. Banyak yang ingin bergabung, tapi kita melihat dulu kepentingannya apa. Kalau untuk kepentingan pribadi, kita delay. Insyaallah Januari sampai Februari kita targetkan lengkap 12 kabupaten/kota," ungkapnya.
Rakerda perdana ini menjadi pijakan awal bagi Relawan RMD Lampung untuk memperkuat gerakan sosial berbasis kolaborasi pemerintah–masyarakat.
Dengan pengumpulan usulan lintas kabupaten/kota, organisasi ini berharap bisa menghadirkan program yang lebih terarah, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat Lampung.
(Okt)
