HARIANKANDIDAT.CO.ID – Inspektorat kota Bandar Lampung akan melakukan koordinasi bersama dinas Kesehatan, terkait dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Segala Mider.
Pasalnya, koordinasi ini sebagai langkah awal inspektorat untuk melakukan pendalaman terhadap pegawai Pemerintah kota Bandar Lampung, usai viral di masyarakat.
Saat dikonfirmasi terkait dugaan penyelewengan dana box, Kepala Inspektorat Kota Bandar Lampung, Robi Suliska Sobri mengatakan, jika pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait, dengan adanya permasalahan tersebut.
"Terima kasih informasinya, akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas Kesehatan," ujar Robi saat dikonfirmasi. Minggu (11/01
Menurutnya, Dana yang bersumber dari partisipasi masyarakat tersebut dinilai harus dikelola secara transparan dan akuntabel, mengingat fungsinya berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.
"Dana box di Puskesmas merupakan bentuk kontribusi publik yang semestinya dikelola sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,"
Diberitakan sebelumnya, Kepala Puskesmas Segala Mider dr Destriana, M.Kes diduga memaksa bidang di puskesmas untuk menandatangani pengeluaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Fiktif.
Berdasarkan informasi dari sumber media ini, kepala Puskesmas itu diduga tidak transparanan dalam pengelolaan anggaran kegiatan dan insentif program
Dugaan tersebut mencakup pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, pemotongan insentif, hingga praktik diskriminatif dalam lingkungan kerja.
Bahkan, dalam pelaksanaan kegiatan lapangan, dana yang ditransfer ke rekening pribadi atau penanggung jawab program, namun kemudian diminta dikembalikan secara tunai kepada bendahara Puskesmas dengan sepengetahuan kepala Puskesmas.
“Dana yang masuk ke rekening kami dikembalikan semua secara tunai ke bendahara. Setelah itu baru dibagikan lagi, tapi jumlahnya tidak sesuai dan tidak transparan,” kata sumber kepada media ini. Rabu (07/01).
Selain itu, dugaan penyimpangan juga terjadi pada insentif penanggung jawab program. Insentif tersebut disebut berasal langsung dari pemerintah pusat dan masuk ke rekening masing-masing penanggung jawab, namun kembali diminta untuk disetor tunai ke pihak Puskesmas.
“Misalnya insentif Rp400 ribu, kami disuruh tanda tangan seolah menerima penuh, tapi yang kami terima cuma Rp100 ribu. Sisanya kami tidak tahu ke mana,”
Tak hanya soal anggaran, pegawai juga mengeluhkan iklim kerja yang dinilai tidak sehat. Mulai dari pembentukan kelompok eksklusif di internal Puskesmas, fasilitas khusus seperti kamar mandi yang dikunci untuk pimpinan.
“Yang disukai dapat jadwal banyak dan tanda tangan dipercepat, yang tidak disukai diperlambat bahkan dipinggirkan,”
Sementara, kepala Puskesmas Segala Mider Destriana saat di konfirmasi media ini, meminta pihak media untuk tidak mengkonfirmasi melalui sambungan telepon.
"Kalau urusan begini, jangan lewat telepon ya pak," tandasnya.
(Yud)
