HARIANKANDIDAT.CO.ID – Upaya mempercepat pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) terus dimatangkan. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan optimalisasi aset pemerintah menjadi kunci percepatan realisasi program strategis nasional tersebut.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, usai rapat monitoring progres pembangunan KDMP, Senin (19/1/2026).
“Sampai hari ini progres pembangunan KDMP di 15 kabupaten/kota se-Lampung sudah mendekati 40 persen,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, pada tahap selanjutnya fokus percepatan akan diarahkan ke wilayah Kota Bandar Lampung dengan mengedepankan sinergi lintas instansi, khususnya dalam pemanfaatan aset pemerintah.
“Untuk Bandar Lampung, kita dorong sinergi antarlembaga, terutama dalam optimalisasi aset pemerintah yang memenuhi kriteria,” katanya.
Menurut Marindo, Pemprov Lampung siap mengerahkan aset-aset milik daerah yang dinilai layak, termasuk aset Pemerintah Kota Bandar Lampung serta instansi vertikal seperti BUMN.
“Aset yang digunakan harus memiliki luas antara 600 sampai 1.000 meter persegi, berada di lokasi strategis, mudah diakses masyarakat, dan tidak mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, Gubernur Lampung telah memberikan instruksi khusus terkait pendataan aset.
“Gubernur telah menginstruksikan pendataan menyeluruh terhadap seluruh aset Pemprov Lampung, baik di Bandar Lampung maupun kabupaten/kota lainnya, yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan KDMP,” ungkap Marindo.
Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta berkoordinasi dengan Kodam dan Kodim guna memastikan ketersediaan serta kelayakan aset.
“Lahan kosong di area perkantoran pemerintah, baik di sisi samping maupun belakang, termasuk fasilitas publik seperti PKOR, SMA, dan SMK, dapat dimanfaatkan sepanjang tidak mengganggu fungsi utama pelayanan maupun pendidikan,” tambahnya.
Marindo menyebutkan, jumlah titik aset di Bandar Lampung yang awalnya hanya tiga lokasi kini meningkat signifikan.
“Awalnya hanya tiga titik, sekarang sudah lebih dari 10 titik dan masih sangat mungkin bertambah,” ujarnya.
Pemprov Lampung menargetkan seluruh 126 kelurahan di Kota Bandar Lampung nantinya memiliki Gerai KDMP.
Diakui Marindo, secara keseluruhan capaian pembangunan KDMP di Provinsi Lampung masih berada di angka 35,8 persen. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan, terutama di wilayah desa yang lokasinya kurang strategis dan sulit dijangkau.
“Dalam pemanfaatan aset, pemerintah tidak menggunakan skema tukar guling, melainkan hibah, sewa, atau mekanisme lain yang sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.
Marindo menegaskan, KDMP merupakan program strategis pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus memperkuat perputaran ekonomi lokal.
“Program ini dibangun dengan pendekatan bottom-up, sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh dan berkembang langsung dari tingkat desa,” pungkasnya.
(Vrg)
