HARIANKANDIDAT.CO.ID - Program revitalisasi sekolah dasar dan menengah di Kota Bandar Lampung kembali menuai sorotan. Sejumlah sekolah penerima bantuan APBN mengaku dipaksa menyerahkan pengerjaan proyek kepada pihak yang telah dikondisikan oleh oknum anggota DPRD berinisial HT.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik pengkondisian ini diduga sudah berlangsung sejak awal pelaksanaan proyek.
Di salah satu Sekolah penerima bantuan, yakni SD Negeri 1 Rajabasa, tukang yang pertama kali bekerja sempat tidak menerima upah selama satu minggu. Setelah itu, mereka diberhentikan dan digantikan oleh pekerja bawaan dari oknum anggota dewan berinisial HT.
Tak hanya itu, kepala Sekolah juga diduga dipaksa agar menyerahkan dana kapitalisasi pembangunan kepada pihak HT tersebut.
Sejumlah sumber menyebut, material yang digunakan dalam proyek tersebut tidak sesuai standar, bahkan sebagian merupakan bahan tambal sulam.
"Pegangan tangga tidak dari besi holo, lantainya juga licin. Sudah tiga kali guru terjatuh dari tangga itu,"ungkap salah satu sumber di lingkungan Sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi bangunan yang dianggap tidak memenuhi standar keselamatan ini menimbulkan keresahan di kalangan guru dan masyarakat sekitar. Warga juga menilai kepala Sekolah SDN 1 Rajabasa bersikap arogan dan tidak mau mendengarkan masukan.
"Sudah diingatkan oleh Dprd waktu sidak untuk menimbun tanah agar sekolah tidak kebanjiran, tapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti," ujar salah satu warga.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung memang telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah tersebut dan memberikan sejumlah catatan penting terkait keamanan serta kualitas pekerjaan. Namun teguran itu disebut tidak dihiraukan oleh pihak sekolah.
(Yud/Edi)
