HARIANKANDIDAT.CO.ID - Aktivis lingkungan dan sosial dari Yayasan Masyarakat Hayati Indonesia (YMHI), Ir. Almuhery Ali Paksi, menilai aktivitas pengerukan di kawasan Gunung Camang merupakan dampak langsung dari lemahnya kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengawasan perizinan.
Menurut Almuhery, berbagai persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi belakangan ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya pengendalian izin usaha dan izin lingkungan, serta tidak tegasnya pemerintah daerah dalam menegakkan aturan tata ruang.
"Pengerukan Gunung Camang ini menjadi bukti lemahnya fungsi pengawasan Pemkot Bandar Lampung terhadap perizinan lahan. Jika pengawasan berjalan dengan baik, aktivitas semacam ini seharusnya bisa dicegah sejak awal,"
ujar Almuhery.
Ia menegaskan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan, penghentian sementara kegiatan, hingga pemberian sanksi administratif maupun hukum apabila ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan aturan lingkungan.
Lebih jauh, Almuhery mengingatkan bahwa pembiaran terhadap aktivitas Pengerukan di Gunung Camang sangat berbahaya, mengingat di bagian bawah kawasan tersebut telah berdiri ribuan rumah warga jauh sebelum bukit tersebut dirusak.
"Risikonya sangat nyata. Ancaman banjir, longsor, serta krisis air bersih saat musim kemarau hampir pasti terjadi. Keselamatan warga yang tinggal di bawah bukit benar-benar dipertaruhkan," katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya konsistensi tata ruang di Kota Bandar Lampung. Menurutnya, banyak kebijakan pemanfaatan ruang yang tidak berpijak pada kajian lingkungan dan keselamatan, melainkan lebih pada kepentingan sesaat.
"Kota Bandar Lampung seolah tidak memiliki tata ruang yang jelas. Yang ada justru ‘tata mau’, bukan tata ruang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bencana ekologis tinggal menunggu waktu," tegasnya.
Almuhery mendorong agar persoalan ini dibuka secara terang kepada publik, minimal melalui pemberitaan media, agar masyarakat mengetahui potensi bahaya yang mengancam lingkungan dan keselamatan warga.
"Jangan terlalu berharap pada ketegasan aparat jika tidak ada tekanan publik. Karena itu, peran media sangat penting untuk mengawal dan mengingatkan," pungkasnya.
(Okt)
