HARIANKANDIDAT.CO.ID – Nampaknya Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll Road (BTB) ‘Cuek’ terhadap polemik yang dikeluhkan masyarakat terkait kebijakan kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter) serta pengelolaan ruas tol di Lampung.
Pasalnya, baru-baru ini Aliansi TRIGA berencana akan menggelar aksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI serta kantor Indonesia Investment Authority (INA), Jakarta, pada 20 Juli 2026 mendatang.
Saat dikonfirmasi media ini, Direktur PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll Road (BTB), Charles Giroth memilih diam tanpa membalas pesan yang dikirimkan meski telah diterima dan dibaca.
Belum adanya respons dari manajemen PT BTB di tengah menguatnya penolakan terhadap kebijakan kenaikan tarif Tol Bakter. Rencana aksi Aliansi TRIGA bahkan dipastikan akan membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan tidak hanya kepada pemerintah dan regulator, tetapi juga kepada manajemen PT BTB sebagai badan usaha jalan tol yang mengelola ruas Bakauheni–Terbanggi Besar.
Aliansi TRIGA merupakan gabungan dari Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR), Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), dan Koalisi Rakyat Madani Terpadu (KERAMAT). Dalam pernyataannya, aliansi tersebut memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan tarif Tol Bakter yang dinilai memberatkan masyarakat dan pelaku usaha.
Ketua Presidium AKAR Lampung Indra Musta'in mengatakan, aksi akan dipusatkan di Kementerian PUPR RI dan kantor INA. Menurutnya, kenaikan tarif yang diberlakukan tidak mencerminkan rasa keadilan karena dilakukan ketika masyarakat masih mengeluhkan kualitas pelayanan jalan tol, sementara pelaku usaha dihadapkan pada tingginya biaya distribusi barang.
Aliansi juga menilai alasan penyesuaian tarif yang didasarkan pada upaya menjaga tingkat pengembalian investasi (return on investment/ROI) tidak menjawab persoalan rendahnya volume kendaraan di ruas Tol Bakter. Sebaliknya, tarif yang terus meningkat dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong kendaraan, khususnya angkutan logistik, kembali menggunakan Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum).
Menurut Aliansi TRIGA, kondisi tersebut justru berpotensi mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol dan berdampak terhadap efektivitas pengelolaan ruas tol. Selain itu, tingginya biaya logistik dikhawatirkan akan berimbas pada meningkatnya harga barang yang pada akhirnya dibebankan kepada masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa akan mendesak Menteri PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencabut keputusan kenaikan tarif Tol Bakter, melakukan audit independen terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mengevaluasi mekanisme penyesuaian tarif jalan tol agar tidak hanya mempertimbangkan faktor inflasi, tetapi juga kualitas pelayanan dan kemampuan masyarakat.
Tidak hanya itu, di depan kantor Indonesia Investment Authority (INA), massa juga akan mendesak dilakukan evaluasi terhadap manajemen PT BTB. Mereka meminta adanya transparansi penggunaan pendapatan setelah kenaikan tarif, evaluasi terhadap kinerja perusahaan, hingga penerapan skema tarif khusus bagi kendaraan logistik sebagai upaya menjaga stabilitas biaya distribusi di Pulau Sumatera.
Aliansi juga berencana meminta Menteri Keuangan selaku Dewan Pengawas INA melakukan evaluasi terhadap investasi negara di sektor jalan tol, khususnya pada ruas Tol Bakauheni–Terbanggi Besar. Menurut mereka, investasi negara harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan tanpa mengesampingkan keberlanjutan investasi.
(Hen)
