Bandar Lampung (Kandidat) – Lemahnya basis data infrastruktur pendidikan menjadi sorotan serius DPRD Kota Bandar Lampung. Ketua Komisi IV, Asroni Paslah, mengkritik kinerja Dinas Pendidikan yang dinilai belum memiliki peta komprehensif terkait kondisi fasilitas sekolah negeri.
Kritik mencuat dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah. Asroni menilai, absennya data rinci mencerminkan buruknya perencanaan sektor pendidikan, yang seharusnya bertumpu pada kebutuhan riil di lapangan.
"Data infrastruktur Sekolah saja kita belum dapat. Padahal ini hal paling mendasar. Saya baca di LKPJ yang dibahas pansus juga tidak ada," tegas Asroni.
Menurutnya, Dinas Pendidikan semestinya telah memiliki pemetaan detail mengenai kondisi fisik sekolah, mulai dari tingkat kerusakan ruang kelas, fasilitas sanitasi, hingga sarana pendukung kegiatan belajar mengajar. Tanpa basis data tersebut, kebijakan pembangunan dinilai berpotensi tidak tepat sasaran.
"Kita ingin ada peta yang jelas. Gedung mana yang rusak, mana yang harus diprioritaskan. Jangan sampai anggaran disusun tanpa dasar yang kuat," ujarnya.
Kritik itu diperkuat oleh temuan langsung di lapangan. Dalam kunjungan ke sejumlah SMP negeri di wilayah pinggiran, Asroni mendapati kondisi Fasilitas yang memprihatinkan. Sejumlah siswa masih menggunakan kursi belajar yang sudah tidak layak, bahkan merupakan bantuan sejak era 1990-an.
"Saya temukan kursi bantuan tahun 90-an masih dipakai sampai sekarang. Kondisinya rusak, tambal-tambalan, bahkan hampir hancur," ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut ironis, mengingat Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi. Namun, di beberapa wilayah seperti Sukarame dan Kemiling, standar kelayakan Fasilitas pendidikan dinilai masih jauh dari harapan.
"Ini ibu kota provinsi, tapi siswa masih duduk di kursi rombeng. Kalau sekadar coretan mungkin biasa, tapi ini sudah tidak layak sama sekali," tambahnya.
Asroni mengingatkan, tanpa data yang akurat, pemerintah daerah berisiko salah menetapkan prioritas pembangunan. Dampaknya, anggaran berpotensi terserap untuk program yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar Sekolah.
"Kalau tidak ada pemetaan, pembangunan jadi asal jalan. Tidak jelas mana yang harus didahulukan. Jangan sampai anggaran habis untuk hal yang bukan prioritas," tegasnya.
Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung pun mendesak Dinas Pendidikan segera menyusun database dan masterplan pendidikan yang terintegrasi. Dokumen tersebut dinilai krusial, tidak hanya untuk pemetaan infrastruktur, tetapi juga untuk memotret persoalan lain seperti angka putus sekolah.
"Kita butuh perencanaan yang matang, bukan sekadar laporan administratif. Pendidikan ini menyangkut masa depan anak-anak Bandar Lampung," pungkas Asroni.
(Okt)
