HARIANKANDIDAT.CO.ID – Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial Publik dan Eksekutif Nasional AKKI, Benny N.A. Puspanegara, mendesak pemegang saham dan manajemen PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol (BTB) melakukan investigasi serta Audit menyeluruh terhadap seluruh kartu operasional yang digunakan di Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar.
Benny menilai persoalan kartu operasional tidak boleh hanya dijawab dengan alasan gangguan sistem atau kerusakan alat pencetak kartu. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan siapa pemegang kartu, kendaraan yang terdaftar, dasar penggunaannya, jumlah transaksi, hingga potensi penerimaan perusahaan yang tidak tercatat atau tidak tertagih.
“Publik bukan sedang bertanya apakah printernya sedang ngadat. Publik sedang bertanya siapa yang memegang kartu, untuk apa kartunya, bagaimana digunakan, berapa transaksinya, dan berapa rupiah yang mungkin tidak masuk ke kas perusahaan,” tegas Benny.
Ia meminta Audit dilakukan secara independen, objektif, dan bila diperlukan menggunakan forensic audit. Pemeriksaan, kata Benny, harus mencocokkan data kartu, kendaraan, transaksi di gerbang tol, serta data keuangan perusahaan.
“Silakan Audit. Buka datanya. Cocokkan sistemnya. Periksa kendaraan. Periksa transaksi. Hitung rupiahnya. Kalau bersih, katakan bersih,” ujarnya.
Menurut Benny, Audit justru penting apabila kartu operasional tersebut memang memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas. Dengan audit, perusahaan dapat membuktikan bahwa fasilitas yang diberikan tidak disalahgunakan dan seluruh transaksi tercatat sesuai mekanisme yang berlaku.
Audit Harus Menjawab Soal Kartu Operasional
Benny meminta pemeriksaan tidak berhenti pada administrasi. Auditor harus memastikan berapa jumlah kartu yang diterbitkan, siapa penerimanya, kendaraan yang terdaftar, pihak yang menyetujui dan mengaktifkan kartu, masa berlaku, lokasi penggunaan, frekuensi penggunaan, serta apakah kartu tersebut memberikan pembebasan tarif atau fasilitas khusus lainnya.
“Jangan sampai kartunya cuma sebesar kartu ATM, tetapi potensi lubang pengawasannya sebesar gerbang tol,” urainya.
Ia menegaskan, dirinya tidak sedang menyimpulkan telah terjadi kebocoran maupun penyalahgunaan.
“Saya tidak mengatakan sudah terjadi kebocoran. Saya mengatakan potensi kebocoran harus diperiksa. Saya tidak menuduh ada penyalahgunaan. Saya meminta mekanisme pengawasan membuktikan bahwa tidak ada penyalahgunaan,” tegas Benny.
Karena itu, ia menilai Audit harus menjadi instrumen untuk mencari fakta, bukan sekadar formalitas.
“Free Pass Bukan Free Accountability”
Benny juga menyoroti kemungkinan adanya fasilitas free pass bagi kendaraan tertentu. Menurutnya, jika fasilitas tersebut memang diberlakukan, harus terdapat dasar hukum, kewenangan, parameter penggunaan, daftar penerima, otorisasi, pencatatan, rekonsiliasi, dan Audit trail yang jelas.
“Kalau ada free pass, silakan jelaskan. Tidak ada yang sakral dari sebuah kartu. Free pass boleh saja jika memang ada dasar dan kewenangannya. Tetapi tidak boleh ada free accountability,” ujarnya.
Ia mengingatkan, istilah “Kartu Operasional” tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan.
“Nama sebuah benda tidak menentukan status hukumnya. Kartu disebut kartu operasional bukan berarti otomatis kebal dari Audit. Kalau namanya kartu operasional, justru operasionalnya harus jelas,” kata Benny.
Minta Forensic Audit dan Hitung Potensi Kebocoran
Lebih jauh, Benny meminta pemegang saham PT BTB melakukan forensic audit terhadap histori penggunaan seluruh kartu operasional.
Menurutnya, sedikitnya ada empat lapisan data yang harus dicocokkan, yakni data kartu, data kendaraan, data transaksi gerbang tol, dan data keuangan.
“Kalau empat data itu bisa dicocokkan dan hasilnya konsisten, selesai persoalannya. Kalau tidak konsisten, jangan pura-pura tidak melihat. Karena angka tidak bisa diajak kompromi,” tegasnya.
Benny juga meminta auditor menghitung potensi revenue leakage secara objektif dengan melihat jumlah kendaraan, frekuensi perjalanan, tarif yang seharusnya dibayarkan, serta periode penggunaan fasilitas.
Ia menilai potensi kebocoran pendapatan tidak selalu muncul dalam jumlah besar dalam satu transaksi, tetapi bisa terakumulasi dari transaksi yang berulang.
“Sering kali kebocoran tidak datang dengan suara ledakan. Ia datang perlahan, rutin, administratif, bahkan tampak normal. Rupiah demi rupiah, transaksi demi transaksi,” ujarnya.
Kritik Publik Harus Dijawab dengan Data
Benny juga meminta pihak yang mempertanyakan tata kelola Kartu Operasional tidak diposisikan sebagai pihak yang mengganggu perusahaan.
“Jangan bunuh termometer karena tidak suka angka demamnya. Kritik bukan penyakit. Pertanyaan publik bukan ancaman. Audit bukan penghukuman,” terangnya.
Menurutnya, setiap pertanyaan publik seharusnya dijawab dengan data dan dokumen, bukan sekadar narasi defensif.
“Kalau ada orang bertanya, jawab dengan data. Kalau ada dugaan, jawab dengan Audit. Kalau ada tuduhan, jawab dengan dokumen,” ujar Benny.
Ia menilai transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik, terlebih pengelolaan jalan tol berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penerimaan perusahaan.
“Kalau sistemnya baik, tunjukkan sistemnya. Kalau kontrolnya kuat, tunjukkan kontrolnya. Kalau transaksinya tercatat, tunjukkan Audit trail-nya,” katanya.
Pemegang Saham Diminta Ambil Peran
Benny secara khusus meminta pemegang saham PT BTB tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi juga aktif memastikan sistem pengendalian pendapatan berjalan dengan baik.
Ia mendorong dilakukan Audit terhadap seluruh kartu operasional yang pernah diterbitkan, verifikasi identitas pemegang dan kendaraan, pemeriksaan masa berlaku serta otorisasi, hingga rekonsiliasi database kartu dengan sistem transaksi gerbang tol dan laporan pendapatan.
Selain itu, ia meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki kewenangan menerbitkan, memperpanjang, mengaktifkan, dan menonaktifkan kartu, termasuk kemungkinan adanya kelemahan internal control.
“Audit jangan berhenti pada kalimat ‘tidak ditemukan indikasi’. Publik berhak mengetahui bagaimana kesimpulan itu diperoleh,” tegas Benny.
Jika Bersih, Bersihkan Nama; Jika Ada Kerugian, Pulihkan
Benny menegaskan hasil Audit harus menjadi dasar tindakan yang jelas.
“Kalau hasil Audit bersih, umumkan bahwa bersih. Kalau ada kesalahan administrasi, perbaiki. Kalau ada pelanggaran prosedur, tindak. Kalau ada penyalahgunaan kewenangan, proses sesuai aturan. Kalau ada kerugian, hitung dan pulihkan,” katanya.
Ia juga meminta istilah “kartu siluman” dalam pemberitaan tetap ditempatkan sebagai isu yang harus diverifikasi, bukan sebagai vonis terhadap individu maupun institusi.
“Saya tidak sedang menjatuhkan vonis kepada siapa pun. Saya justru meminta proses yang objektif. Buktikan apakah kartu itu benar-benar memiliki fungsi sebagaimana mestinya, siapa yang menggunakannya, dan apakah ada dampak finansial terhadap pendapatan tol,” ujar Benny.
Menurutnya, semakin lama pertanyaan tersebut tidak dijawab dengan data, semakin besar ruang spekulasi publik.
“Kalau datanya ada, keluarkan. Kalau aturannya ada, tunjukkan. Kalau transaksinya tercatat, Audit. Jangan biarkan ruang kosong diisi rumo jangan Cuma Perbaiki Printer,” ucapnya
Benny kembali menegaskan bahwa tuntutannya bukan untuk menghukum pihak tertentu tanpa bukti, melainkan memastikan seluruh mekanisme pengelolaan Kartu Operasional dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya tidak meminta siapa pun dihukum tanpa bukti. Saya meminta bukti dicari melalui proses yang benar,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila seluruh penggunaan kartu terbukti legal dan transparan, Audit akan menjadi instrumen untuk memperkuat kepercayaan publik. Namun, jika ditemukan penyimpangan atau kerugian, hasil audit harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan pemulihan.
“Jangan sampai masyarakat disuruh menghitung tarif sampai rupiah terakhir, sementara perusahaan tidak menghitung potensi kebocoran sampai rupiah terakhir,” kata Benny.
“Jangan sampai yang diperbaiki hanya printer, tetapi sistem pengawasan dibiarkan error.”
Benny pun meminta Audit dilakukan segera agar persoalan kartu operasional tidak berkembang menjadi spekulasi berkepanjangan.
“Kalau semuanya legal, Audit akan membersihkan nama. Kalau semuanya transparan, audit akan memperkuat kepercayaan. Tetapi kalau ternyata ada kebocoran, audit harus menjadi pintu masuk untuk menghitung kerugian dan memulihkan setiap rupiah yang hilang,” pungkasnya.
(Hen)
