HARIANKANDIDAT.CO.ID - Pengamat Hukum Agraria Universitas Bandar Lampung (UBL), Okta Ainita, menyoroti belum adanya kepastian waktu pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya keberpihakan kebijakan agraria negara terhadap kepentingan publik.
Padahal, rekomendasi DPR RI untuk segera dilakukan pengukuran ulang sudah sangat jelas.
"Dalam konteks tata kelola agraria, pemerintah memiliki mandat konstitusional untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak rakyat atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) UUPA," ujar Okta.
Ia mengakui bahwa secara prosedural, Kementerian ATR/BPN beralasan pengukuran ulang hanya bisa dilakukan atas dasar permohonan resmi, merujuk pada Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021.
Namun secara substansial, menurutnya negara tidak boleh pasif ketika terdapat indikasi ketidaksesuaian data lahan yang signifikan—terlebih jika sudah menjadi sorotan DPR RI.
“Penundaan dengan alasan administratif tanpa kejelasan rencana aksi hanya akan menggerus kepercayaan publik, bahkan bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008,” tegas Okta.
Ia memperingatkan, jika sikap normatif dan pasif ini terus dipertahankan, negara bisa kehilangan legitimasi dalam penegakan keadilan agraria. Bahkan, konflik struktural antara masyarakat dan korporasi besar seperti Sgc akan terus berlangsung tanpa solusi.
Okta mendesak pemerintah agar mengambil langkah konkret dan segera melakukan pengukuran ulang dengan melibatkan auditor agraria independen, serta mempublikasikan hasilnya secara transparan.
“Ketegasan politik hukum sangat diperlukan untuk mewujudkan good agrarian governance. Hanya dengan itu kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa dipulihkan,” pungkasnya.
