HARIANKANDIDAT.CO.ID – Sekretaris Jendral (Sekjen) Forum Muda Lampung (FML) M Iqbal Farochi menilai sikap diam dan ketiadaan evaluasi dari PT Pertamina Patra Niaga Lampung adalah bentuk arogansi korporasi dan benalu terhadap penderitaan rakyat.
Pasalnya, Kebijakan kenaikan HET LPG 3 Kg menjadi Rp 20.000,- melalui SK Gubernur Lampung Nomor G/816/V.25/HK/2024 tetap dipaksakan tanpa ada transparansi audit distribusi.
Iqbal menegaskan, bahwa Pertamina Patra Niaga Lampung telah gagal dalam fungsi pengawasannya, karena tidak patuh terhadap perintah Presiden RI.
"Hingga detik ini, tidak ada tindakan nyata yang dilakukan, bahkan kami menilai pertamina Patra Niaga Lampung tidak patuh terhadap perintah presiden yakni subsidi tepat sasaran," kata Iqbal kepada media ini. Minggu (01/02)
Sehingga, ia menilai, Tidak adanya respons terhadap tuntutan moratorium SK menunjukkan bahwa Patra Niaga lebih mengutamakan margin keuntungan pengusaha (Agen/Pangkalan) dari pada nasib UMKM dan rakyat miskin.
"Kenaikan HET adalah "karpet merah" bagi spekulan, dan bungkamnya Patra Niaga mempertegas dugaan adanya pembiaran sistemis terhadap praktik pemerasan ekonomi," ungkapnya
Sehingga, kata dia, mosi tidak percaya terhadap Pertamina adalah bentuk kegagalan inefisiensi internal pada PT Pertamina Patra Niaga Lampung.
"Dan justru PT Pertamina Patra Niaga Lampung membebankannya kepada rakyat melalui kenaikan harga," urainya
Dengan Demikian, Lanjut Iqbal, ia mendesak berapa tuntutan yang akan disampaikan Aparat Penegak Hukum.
1. Kami mendesak audit independen segera dilakukan untuk membongkar kebocoran subsidi di seluruh rantai pasok Patra Niaga Lampung. Jika ditemukan kebocoran, kami menuntut pertanggungjawaban hukum dari pimpinan tertinggi Patra Niaga Lampung.
2. Transparansi Struktur Biaya Secara Terbuka, Patra Niaga wajib membedah data biaya operasional kepada publik untuk membuktikan apakah kenaikan harga ini benar-benar darurat atau hanya akal-akalan demi profit semata.
3. Pembekuan SK Kenaikan HET, Gubernur Lampung wajib segera melakukan moratorium SK kenaikan HET hingga audit selesai dilakukan.
Iqbal menerangkan, atas tuntutan itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar aksi dengan turun ke jalan, sebagai bentuk kepeduliannya.
"Hari selasa, kami akan turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa untuk memastikan Subsidi dari presiden tidak disalahgunakan oleh para pemangku kepentingan," tutupnya.
(Vrg)
