HARIANKANDIDAT.CO.ID – Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Widodo, memberikan catatan kritis terhadap arah prioritas pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Ia menegaskan agar Pemkot lebih memfokuskan anggaran dan program pada penanganan banjir secara menyeluruh ketimbang proyek-proyek berbasis estetika, seperti wacana pembangunan Kampung Warna-Warni di Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
Menurut Agus, memasuki puncak musim penghujan pada Januari hingga Februari, upaya mitigasi bencana harus menjadi perhatian utama guna mencegah terulangnya banjir besar seperti yang terjadi pada tahun 2025 lalu.
"Saya sudah lama mengingatkan hal ini dalam berbagai kesempatan, baik saat rapat Badan Anggaran maupun melalui interupsi di Sidang Paripurna. Fokus utama kita seharusnya adalah penanganan banjir," ujar Agus.
Ia menilai, persoalan banjir di Kota Bandar Lampung tidak bisa lagi ditangani dengan pola tambal sulam. Pemerintah Kota didorong segera menyusun master plan drainase atau manajemen tata air kota yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
"Kita perlu peta air dan master plan drainase yang jelas. Tanpa itu, penanganan banjir akan sangat berat. Memang membutuhkan anggaran besar, tetapi saya yakin rekan-rekan di Dprd akan mendukung penuh karena ini menyangkut hajat hidup dan kemaslahatan masyarakat luas," ungkapnya.
Selain perencanaan jangka panjang, Agus juga menyoroti persoalan sedimentasi saluran drainase yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar di lapangan. Penumpukan sedimen disebut kerap menyebabkan aliran air tersumbat dan memicu genangan di berbagai titik kota.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota, Dprd, perangkat pamong, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat saluran drainase.
Terkait wacana pengembangan Kampung Warna-Warni, Agus menegaskan bahwa pembangunan daerah seharusnya berpijak pada kondisi riil dan kebutuhan mendasar masyarakat.
"Kami di Dprd melihat apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, itulah yang harus diprioritaskan. Selain penanganan banjir, perbaikan infrastruktur seperti jalan berlubang juga terus kami dorong di Komisi III agar menjadi prioritas pembangunan daerah," pungkasnya.
(Okt)
