HARIANKANDIDAT.CO.ID – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menyampaikan sikap tegas atas meningkatnya kasus campak di Bandar Lampung berdasarkan hasil pemantauan Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurut Asroni, lonjakan kasus campak bukan sekadar angka statistik, melainkan peringatan serius atas lemahnya sistem pencegahan serta indikasi ketidaksiapan logistik vaksin di daerah.
"Campak itu Penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jika kasus meningkat, maka ada yang tidak beres dalam sistem perlindungan kesehatan anak kita," tegasnya.
Berdasarkan informasi yang beredar, kebutuhan vaksin campak di Bandar Lampung disebut mencapai puluhan ribu dosis, sementara stok yang tersedia hanya ratusan vial.
Artinya, ketersediaan Vaksin dinilai belum mampu menutup lima persen dari total kebutuhan riil. Kondisi tersebut dinilai sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mempercepat penyebaran kasus apabila tidak segera diatasi.
Komisi IV menegaskan bahwa cakupan imunisasi harus mencapai minimal 95 persen untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.
Jika angka tersebut tidak terpenuhi, risiko terjadinya wabah akan semakin besar. Bahkan, setiap penurunan sepuluh persen cakupan imunisasi dapat berdampak signifikan terhadap lonjakan kasus.
"Kita tidak boleh bermain-main dengan angka. Jika ribuan anak belum terlindungi, maka satu kasus bisa berkembang menjadi puluhan, bahkan ratusan kasus dalam waktu singkat," ujar Asroni.
Sebagai bentuk respons, Komisi IV mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan audit cepat terhadap data cakupan imunisasi di seluruh kecamatan, membuka secara transparan jumlah kasus riil beserta peta sebarannya, serta mempercepat distribusi Vaksin melalui koordinasi intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat. Selain itu, pelaksanaan imunisasi kejar juga diminta dilakukan secara masif, terukur, dan terjadwal.
Asroni menegaskan pihaknya akan meminta keterangan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terkait proyeksi kebutuhan vaksin serta skema mitigasi apabila stok belum terpenuhi dalam waktu dekat.
"Kalau ini tidak ditangani dengan serius, kita sedang mempertaruhkan generasi masa depan. Pemerintah Kota harus hadir, bukan reaktif setelah kasus melonjak," pungkasnya.
Komisi IV memastikan akan mengawal persoalan ini hingga ada jaminan bahwa setiap anak di Bandar Lampung memperoleh hak atas perlindungan kesehatan yang layak dan merata.
(Yud)
