HARIANKANDIDAT.CO.ID – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung dinilai sebagai bagian dari mekanisme evaluasi yang wajar dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Pengamat Kebijakan Publik, Vincensius Soma Ferrer, menyatakan bahwa temuan audit tidak semestinya dipandang sebagai persoalan semata, melainkan momentum untuk memperkuat sistem pemerintahan.
"Temuan BPK pada dasarnya merupakan proses evaluasi tata kelola, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini hal yang wajar sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem yang ada," ujarnya.
Menurutnya, setiap temuan yang dihasilkan BPK harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan kinerja dan akuntabilitas publik.
Ia menekankan bahwa kualitas pembangunan daerah sangat ditentukan oleh konsistensi institusi pemerintah dalam menjalankan regulasi. Mulai dari kesesuaian antara aturan dan praktik di lapangan, hingga mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.
"Yang perlu disorot adalah bagaimana institusi, baik di tingkat kota, provinsi, hingga pusat, mampu menjalankan aturan secara konsisten. Kesesuaian antara regulasi dan praktik menjadi kunci utama," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai temuan BPK harus dijadikan bahan refleksi untuk memperkuat aspek akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung ke depan.
"Ini penting sebagai bahan refleksi untuk melihat potensi penguatan, terutama dalam aspek akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah," lanjutnya.
Ia juga mendorong adanya perbaikan Tata Kelola yang lebih konstruktif, khususnya dalam memastikan seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai koridor hukum serta prinsip transparansi.
Dengan langkah tersebut, pengelolaan anggaran diharapkan menjadi lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Okt)
