HARIANKANDIDAT.CO.ID — Sekretaris DPRD Kabupaten Tanggamus, Andi Darmawan, belum memberikan tanggapan terkait dugaan penyimpangan proyek Rehabilitasi Gedung DPRD setempat senilai hampir Rp3 miliar.
Sejak 13 hingga 22 April 2026, yang bersangkutan tidak merespons upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi, meskipun pesan yang dikirim telah diterima. Media ini telah memberikan ruang hak jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
Di sisi lain, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus masih mendalami perkara tersebut. Kepala Kejari Tanggamus, Subari Kurniawan, mengatakan proses penanganan saat ini menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Tanggamus masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPK,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, Kejari telah berkoordinasi dengan BPK dan Inspektorat untuk menghitung potensi kerugian negara sebagai dasar menentukan langkah hukum lanjutan.
Ia menegaskan, apabila ditemukan kerugian negara dan tidak dikembalikan dalam batas waktu yang ditentukan, maka perkara akan ditindaklanjuti ke proses hukum.
Proyek yang dikerjakan CV Sempurna Jaya Konsorsium tersebut sebelumnya menjadi sorotan publik. Dugaan penyimpangan tidak hanya mengarah pada pelaksana kegiatan, tetapi juga berpotensi melibatkan unsur pimpinan DPRD hingga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan sekretariat.
Pemerhati hukum, sosial, dan eksekutif nasional AKKI, Benny N.A. Puspanegara, menilai audit tidak boleh menjadi alasan untuk memperlambat penanganan perkara.
Menurutnya, publik membutuhkan kepastian, progres nyata, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Penanganan perkara harus dipercepat dan dilakukan secara transparan. Ini momentum untuk menunjukkan penegakan hukum yang tegas,” ujarnya.
Ia juga menilai kasus ini dapat menjadi tolak ukur kinerja penegakan hukum di daerah, mengingat capaian penanganan perkara korupsi di Tanggamus masih terbatas dalam beberapa waktu terakhir.
(Hen)
