HARIANKANDIDAT.CO.ID - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung kembali menuai kritik pedas. Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung dinilai jalan di tempat, bahkan terkesan disengaja untuk dilambatkan. Setelah sekian lama bergulir, kasus ini tak juga menunjukkan kejelasan arah, tak ada penetapan tersangka, tak ada progres berarti.
Pengamat hukum dan pelayanan publik, Benny N.A. Puspanegara, menyebut Kejati Lampung seolah tak punya nyali menuntaskan kasus yang menyangkut anggaran rakyat. Ia menduga, ada kekuatan besar yang sengaja dipelihara oleh diamnya institusi penegak hukum ini.
“Bagaimana bisa kasus sebesar ini tidak ditindak secara serius? Jangan-jangan Kejati sedang bermain aman demi kepentingan oknum tertentu,” kata Benny, Minggu (13/4/2025).
Menurutnya, alasan klasik seperti pergantian penyidik sudah tak bisa diterima akal sehat. Ia menilai Kejati Lampung telah gagal menjawab amanat publik dalam pemberantasan korupsi.
“Presiden Prabowo jelas: tidak ada ruang bagi Korupsi. Kalau Kejati tidak mampu mengikuti garis kebijakan ini, lebih baik minggir. Jangan jadi penghambat agenda reformasi hukum,” tegas Benny yang juga Sekjen Bangsawan Muda Indonesia dan Relawan Independen Prabowo.
Dugaan Korupsi di tubuh KONI Lampung bukan hal sepele. Dana hibah dengan nilai miliaran rupiah diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi Kejati justru memilih diam. Tidak ada ekspos kasus, tidak ada pemanggilan terbuka, bahkan pejabat penerangan hukum pun enggan memberi penjelasan ke publik.
“Kalau bukan ketidakmampuan, ya kemungkinan besar karena ada permainan. Ini yang harus dibuka ke publik,” ujar Benny.
Di tengah ketidakjelasan sikap Kejati, publik mulai bertanya-tanya. Warganet menyebut Kejati Lampung hanya berani pada kasus kecil, tapi lumpuh saat berhadapan dengan jejaring kekuasaan.
“KONI bukan sekadar organisasi olahraga, tapi sudah jadi sapi perah. Kalau Kejati diam, berarti mereka ikut minum susu dari sapi itu,” tulis netizen dalam salah satu forum daring.
Benny menutup pernyataannya dengan ultimatum moral. Menurutnya, Kejati punya dua pilihan: berdiri bersama rakyat dan komitmen Presiden, atau mundur dari jabatan yang hanya jadi simbol.
“Jangan ganggu agenda bersih-bersih negara. Kalau tidak sanggup menegakkan hukum, lebih baik mundur secara terhormat,” pungkasnya.
